Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi

MerahPutih.com - Hari Anak Nasional 2020 yang jatuh setiap 23 Juli sering dijadikan waktu untuk melakukan refleksi atas permasalahan anak Indonesia. Tahun ini, tema yang diangkat adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti beberapa permasalahan anak Indonesia. Pertama, masalah pendidikan. Menurut Netty mutu pendidikan anak Indonesia sangat rendah dan tertinggal dari negara-negara tetangga.

Baca Juga

Ahli Mikrobiologi UGM Jelaskan Empat Tahap Uji Klinis Vaksin

Menurut Netty, pendidikan Indonesia mendapat rapor merah, bahkan akhir tahun lalu skornya turun dalam laporan Programme for International Student Asessment (PISA).

"Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dengan Kementerian atau Lembaga terkait, terutama saat pandemi yang mengharuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)" kata Netty dalam keterangannya, Jumat (24/7)

Netty melanjutkan, hal ini harus bisa dipastikan bahwa PJJ tersebut harus bisa melahirkan SDM Indonesia yang berkarakter yakni beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2013.

"Tidak hanya itu, pendidikan kita saat ini juga masih mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta dan antar daerah di Indonesia," tambah istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Di tengah keterbatasan akibat pandemi ini, Netty meminta pemerintah untuk tetap menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua anak-anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

"Apapun kondisinya, mereka adalah anak bangsa yang harus dijamin hak pendidikannya oleh negara," lanjut Netty.

Selain itu kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, masalah kesehatan anak masih terus membayangi anak Indonesia.

Anak-anak Indonesia banyak terancam dalam masalah kesehatan, seperti gizi buruk. Memang proporsi status gizi buruk dan gizi kurang secara nasional turun dari 19,6 persen pada 2013 menjadi 17,7 persen pada 2019.

Tetapi, di daerah seperti Papua Barat, Gorontalo, NTB dan NTT angkanya masih tinggi, yakni atas 20 persen.

Angka stunting anak Indonesia juga masih tinggi yakni sekitar 30 persen, jauh di atas toleransi WHO 20 persen, padahal Presiden Jokowi meminta langsung agar penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional dan harus diwujudkan dalam berbagai program.

Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19, anak-anak Indonesia berpotensi tidak mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi serta diperparah dengan tidak mendapatkan imunisasi karena posyandu tidak beroperasi dan kegiatan Tri Bina BKKBN mandek.

Netty menyebut, survei dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan 84% responden mengatakan layanan imunisasi anak terganggu akibat COVID-19.

Survei ini juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada April 2020 menurun 4,7% dibanding April tahun lalu.

"Belum lagi kita bicara tingkat kekerasan anak yang tinggi, yang bahkan dari awal tahun hingga Juli 2020 sudah hampir mendekati empat ribu kasus yang dilaporkan;" sebut Netty.

Baca Juga

Gelombang PHK di Depan Mata, Bamsoet Desak Pemerintah Beri Modal Bagi UMKM

Netty mendesak pemerintah segera memperhatikan masalah ini.

"Pemerintah harus berani bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia, terutama sekali saat pandemi Covid-19 yang harus dicari jawaban dan solusinya," tandas Netty. (Knu)