Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 24 Juli 2020
Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. Foto: pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari Anak Nasional 2020 yang jatuh setiap 23 Juli sering dijadikan waktu untuk melakukan refleksi atas permasalahan anak Indonesia. Tahun ini, tema yang diangkat adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti beberapa permasalahan anak Indonesia. Pertama, masalah pendidikan. Menurut Netty mutu pendidikan anak Indonesia sangat rendah dan tertinggal dari negara-negara tetangga.

Baca Juga

Ahli Mikrobiologi UGM Jelaskan Empat Tahap Uji Klinis Vaksin

Menurut Netty, pendidikan Indonesia mendapat rapor merah, bahkan akhir tahun lalu skornya turun dalam laporan Programme for International Student Asessment (PISA).

"Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dengan Kementerian atau Lembaga terkait, terutama saat pandemi yang mengharuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)" kata Netty dalam keterangannya, Jumat (24/7)

Netty melanjutkan, hal ini harus bisa dipastikan bahwa PJJ tersebut harus bisa melahirkan SDM Indonesia yang berkarakter yakni beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2013.

"Tidak hanya itu, pendidikan kita saat ini juga masih mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta dan antar daerah di Indonesia," tambah istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Gibran Rakabuming Raka saat foto bersama para pemenang lomba menggamar dalam semarak Hari Anak Nasional 2020 di Griya Segaran, Manahan Solo, Kamis (23/7/2020). (ANTARA/HO istimewa)
Gibran Rakabuming Raka saat foto bersama para pemenang lomba menggamar dalam semarak Hari Anak Nasional 2020 di Griya Segaran, Manahan Solo, Kamis (23/7/2020). (ANTARA/HO istimewa)

Di tengah keterbatasan akibat pandemi ini, Netty meminta pemerintah untuk tetap menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua anak-anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

"Apapun kondisinya, mereka adalah anak bangsa yang harus dijamin hak pendidikannya oleh negara," lanjut Netty.

Selain itu kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, masalah kesehatan anak masih terus membayangi anak Indonesia.

Anak-anak Indonesia banyak terancam dalam masalah kesehatan, seperti gizi buruk. Memang proporsi status gizi buruk dan gizi kurang secara nasional turun dari 19,6 persen pada 2013 menjadi 17,7 persen pada 2019.

Tetapi, di daerah seperti Papua Barat, Gorontalo, NTB dan NTT angkanya masih tinggi, yakni atas 20 persen.

Angka stunting anak Indonesia juga masih tinggi yakni sekitar 30 persen, jauh di atas toleransi WHO 20 persen, padahal Presiden Jokowi meminta langsung agar penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional dan harus diwujudkan dalam berbagai program.

Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19, anak-anak Indonesia berpotensi tidak mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi serta diperparah dengan tidak mendapatkan imunisasi karena posyandu tidak beroperasi dan kegiatan Tri Bina BKKBN mandek.

Netty menyebut, survei dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan 84% responden mengatakan layanan imunisasi anak terganggu akibat COVID-19.

Survei ini juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada April 2020 menurun 4,7% dibanding April tahun lalu.

"Belum lagi kita bicara tingkat kekerasan anak yang tinggi, yang bahkan dari awal tahun hingga Juli 2020 sudah hampir mendekati empat ribu kasus yang dilaporkan;" sebut Netty.

Baca Juga

Gelombang PHK di Depan Mata, Bamsoet Desak Pemerintah Beri Modal Bagi UMKM

Netty mendesak pemerintah segera memperhatikan masalah ini.

"Pemerintah harus berani bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia, terutama sekali saat pandemi Covid-19 yang harus dicari jawaban dan solusinya," tandas Netty. (Knu)

#Netty Heryawan #DPR #Hari Anak Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan