Indonesia Harus Berada di Garda Terdepan Bela Muslim Rohingya

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 September 2017
Indonesia Harus Berada di Garda Terdepan Bela Muslim Rohingya

Pengungsi Rohingya mengikuti salat Iduladha di kamp pengungsi sementara Kutupalang, Bangladesh, Sabtu (2/9). (ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengutuk tindakan brutal militer Myanmar yang melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap Etnis Muslim Rohingya di negara tersebut.

Menurut Ujang, sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mestinya menjadi negara yang berdiri di garda terdepan membela etnis Muslim Rohingya.

“Etnis Rohingya itu adalah umat Islam juga, jadi Indonesia sebagai negara yang penduduk Muslim paling besar di dunia harus terdepan membela hak-hak mereka,” kata Ujang dalam siaran pers yang diterima merahputih.com di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo mesti turun langsung dan berperan dalam mengatasi pembantaian warga muslim di Rakhine Myanmar itu.

“Ini saatnya Presiden peduli terhadap nasib umat Islam yang tertindas, teraniaya, dan terbunuh di Myanmar,” tandasnya.

Ujang pun meminta, PBB untuk mengusulkan pencabutan nobel perdamaian dunia yang diterima Aung San suu kyi yang saat ini menjabat sebagai penasehat negara Myanmar. Jika berhasil, kata Ujang, maka Jokowi akan mendapat simpati umat Islam Indonesia dan dunia.

“Setidaknya akan mengobati kekecewaan umat Islam terhadap Jokowi. Termasuk Pilpres 2019 mendatang,” tegas Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar (UAI) ini.

Ujang menambahkan, peran konkrit yang bisa dilakukan oleh Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia adalah melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan meminta mereka untuk menghentikan genocida pada etnis Muslim Rohingya.

“Juga berbicara di forum internasional, dan Indonesia harus bersedia menerima pengungsi Rohingya,” pungkasnya.(Pon)

#Pengungsi Rohingya #Pembantaian Etnis #Genosida #Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Ini bukan kali pertama HS menjadi pelaku TPPO. Berdasarkan catatan kepolisian, HS pernah terjerat kasus serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan