Indonesia Harus Berada di Garda Terdepan Bela Muslim Rohingya

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 September 2017
Indonesia Harus Berada di Garda Terdepan Bela Muslim Rohingya

Pengungsi Rohingya mengikuti salat Iduladha di kamp pengungsi sementara Kutupalang, Bangladesh, Sabtu (2/9). (ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengutuk tindakan brutal militer Myanmar yang melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap Etnis Muslim Rohingya di negara tersebut.

Menurut Ujang, sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mestinya menjadi negara yang berdiri di garda terdepan membela etnis Muslim Rohingya.

“Etnis Rohingya itu adalah umat Islam juga, jadi Indonesia sebagai negara yang penduduk Muslim paling besar di dunia harus terdepan membela hak-hak mereka,” kata Ujang dalam siaran pers yang diterima merahputih.com di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo mesti turun langsung dan berperan dalam mengatasi pembantaian warga muslim di Rakhine Myanmar itu.

“Ini saatnya Presiden peduli terhadap nasib umat Islam yang tertindas, teraniaya, dan terbunuh di Myanmar,” tandasnya.

Ujang pun meminta, PBB untuk mengusulkan pencabutan nobel perdamaian dunia yang diterima Aung San suu kyi yang saat ini menjabat sebagai penasehat negara Myanmar. Jika berhasil, kata Ujang, maka Jokowi akan mendapat simpati umat Islam Indonesia dan dunia.

“Setidaknya akan mengobati kekecewaan umat Islam terhadap Jokowi. Termasuk Pilpres 2019 mendatang,” tegas Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar (UAI) ini.

Ujang menambahkan, peran konkrit yang bisa dilakukan oleh Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia adalah melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan meminta mereka untuk menghentikan genocida pada etnis Muslim Rohingya.

“Juga berbicara di forum internasional, dan Indonesia harus bersedia menerima pengungsi Rohingya,” pungkasnya.(Pon)

#Pengungsi Rohingya #Pembantaian Etnis #Genosida #Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
ShowBiz
Paramore Tarik Musik dari Spotify Israel, Tegaskan Solidaritas Kemanusiaan
Keputusan Paramore diambil sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan global No Music for Genocide
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Paramore Tarik Musik dari Spotify Israel, Tegaskan Solidaritas Kemanusiaan
Dunia
Dubes Aljazair di PBB Minta Maaf ke Warga Palestina soal Genosida Israel
Dewan Keamanan PBB sudah dua kali berupaya mencegah genosida di Palestina, namun gagal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Dubes Aljazair di PBB Minta Maaf ke Warga Palestina soal Genosida Israel
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan