Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan sebesar 4,9 persen pada 2022 masih akan berpotensi turun akibat varian COVID-19 baru Omicron.
"Saya pikir penting untuk menegaskan bahwa masih ada risiko penurunan," kata Deputi Pertama Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Geoffrey Okamoto di Nusa Dua, Bali, Jumat(10/12).
Baca Juga:
Berbagai Risiko Baru Bayangi Pemulihan Ekonomi Indonesia
Pada Oktober 2021, IMF merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 sebesar 5,9 persen atau lebih rendah 0,1 persen dari perkiraan yang diumumkan pada Juli lalu. Penurunan proyeksi 2021 tersebut seiring adanya penurunan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III 2021 akibat merebaknya kasus positif varian Delta di seluruh dunia.
Ia menuturkan, adanya varian baru Omicron sekaligus gangguan rantai pasok kembali menekan kegiatan perekonomian yang mulai pulih pada kuartal IV 2021, sehingga berimplikasi pada ekonomi tahun depan.
"Krisis ini akan memiliki dampak berkepanjangan atau scarring effect yang bertahan lama pada ekonomi dan kelompok rentan mengingat varian Omicron menciptakan ketidakpastian COVID-19 menjadi lebih agresif," katanya.
Ia mengatakan, krisis akan semakin dalam seiring adanya tekanan inflasi yang dapat menyebabkan pengetatan kebijakan moneter secara lebih cepat dari perkiraan di negara maju. Tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter ini akan memperketat kondisi keuangan global dengan beberapa potensi limpahan di emerging market dan negara berkembang.
Okamoto menegaskan, Presidensi G20 Indonesia merupakan salah satu langkah menemukan strategi untuk mengeluarkan global dari dampak krisis pandemi COVID-19. Anggota G20 dapat berdiskusi dengan baik melalui Presidensi Indonesia untuk menemukan solusi yang dimulai dengan menangani krisis kesehatan dan ekonomi global sehingga tercipta terciptanya pemulihan yang kuat.
"Kami menginginkan kemakmuran dan pertumbuhan di negara-negara di seluruh dunia yang telah tertekan kemakmuran dan pertumbuhannya," tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan bersama untuk keluar dari krisis atau exit strategy yang tepat akan mampu mengatasi dampak berkepanjangan atau scarring effect akibat pandemi COVID-19.
"Exit strategy yang tepat dan upaya mengatasi scarring effect menjadi prasyarat pemulihan yang berkelanjutan," katanya dalam konferensi pers Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting.
Exit strategy yang tepat harus terbentuk karena saat ini dunia masih diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi dan pemulihan yang tidak merata antara negara maju dan berkembang.
Selain itu, menguatnya kinerja ekonomi global khususnya negara maju yang diikuti dengan naiknya tekanan inflasi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih ketat atau tapering.
Sri Mulyani menyatakan, exit strategy ini akan dibahas pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia yang berfokus pada tiga bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.
"Presidensi G20 Indonesia akan berusaha mewujudkan vaksinasi yang merata dan mempercepat digitalisasi serta mengarahkan koordinasi kebijakan global terkait pembiayaan perubahan iklim," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen
