Berbagai Risiko Baru Bayangi Pemulihan Ekonomi Indonesia

MerahPutih.com - Indonesia bakal mengadapi berbagai tantangan ekonomi di 2022. Padahal, ekonomi belum pulih seperti sebelum pandemi COVID-19.

Berbagai risiko baru, akan membayangi di 2022 dan harus dikelola agar tidak mengganggu laju pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam negeri.

Berbagai risiko itu, diantaranya volatilitas harga komoditas di pasar global, tekanan inflasi yang bisa berdampak pada kenaikan suku bunga negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing (penyesuaian) ekonomi RRC, serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

Baca Juga:

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen

"Pemulihan ekonomi global dan domestik pada 2022 juga masih tidak merata dan tak pasti," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (29/11).

Selain itu, adanya dinamika pandemi COVID-19 yang terus dibayangi dengan kemunculan varian-varian baru Virus Corona, seperti varian B.1.1.529 Omicron.

Sri menegaskan, penanganan penyebaran varian Virus Corona Delta yang terbukti efektif saat beberapa waktu lalu, dapat menjadi bekal bagi Indonesia agar dapat menangkal penularan varian-varian baru Virus Corona.

"Hal tersebut juga harus dibarengi dengan percepatan vaksinasi COVID-19 ke masyarakat agar terciptanya kekebalan komunitas, sehingga kegiatan ekonomi dapat bergulir kembali," ujarnya.

Ia mengklaim, keberhasilan pemerintah Indonesia kendalikan varian Delta dan terpeliharanya kewaspadaan, disiplin protokol kesehatan diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi ancaman baru varian baru Omicron.

Terkait APBN 2022, Sri Mulyani menekankan instrumen fiskal pemerintah masih bersifat ekspansif dan mengakomodir kebijakan kontrasiklus (counter-cyclical), namun tetap memperhatikan risiko, dan mengedepankan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan juga panjang.

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2022 sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 868 triliun. Defisit itu menurun dari outlook 2021 yang sebesar 5,2 sampai 5,4 persen PDB. Perhitungan defisit APBN itu karena pagu pendapatan negara sebesar Rp 1.846,1 triliun dan belanja negara sebanyak Rp2.714,2 triliun.

Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen.

Lalu, gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106.

Selain itu, tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun.

Sementara, belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.944,5 triliun dan TKDD Rp 769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Telah Cair Rp 744 Triliun