Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Desember 2019
  Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

Pengamat Politik dan ekonomi Fahcry Ali (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kontroversi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pendahulunya Susi Pudjiastuti terkait eskpor benih lobster sontak mengisi ruang publik belakangan ini. Keduanya sama-sama memiliki landasan yang kuat terkait boleh tidaknya ekspor benih bibit udang tersebut.

Di tengah pendapat pro dan kontra, pengamat ekonomi politik Fachry Ali menyatakan bawah Indonesia akan rugi besar jika tidak ekspor lobster ke luar negeri.

Baca Juga:

Penggagalan Penyelundupan 65.649 Benih Lobster

"Sebenarnya rugi, begitu. Pandangan saya, sekarang ini setiap usaha yang kita bisa peroleh devisa, itu harus kita lakukan," ujar Fachry Ali usai menghadiri diskusi Outlook Indonesia Ekonomi-Politik Indonesia 2020 di Jalan Imam Bonjol No. 16 Jakarta, Minggu (29/12).

Lebih lanjut ia menambahkan, Indonesia harus mengoptimalkan apa saja yang bisa diekspor ke luar negeri, termasuk mengekspor benih lobster.

Indonesia bisa rugi jika hentikan ekspor benih lobster
Pengamat Politik ekonomi Fachry Ali (Foto: ANTARA)

Apalagi, melihat perkembangan ekonomi global di dunia sampai akhir tahun 2019 yang belum tampak akan menjadi lebih cerah (brighter).

Menurutnya pengecualian terjadi apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba kalah dalam Pemilihan Presiden AS mendatang.

"Pada akhir tahun 2019, kita tidak melihat perekonomian global itu akan brighter, akan lebih bercahaya begitu. Setidak-tidaknya kita tidak tahu kalau misalnya Trump tiba-tiba kalah, mungkin akan berbeda," terangnya.

Fachry Ali mengungkapkan Indonesia akan sulit meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik dari 5,3 persen apabila tidak mendorong ekspor karena berada di masa stagnan dan inflasi (stagflasi) dunia seperti saat ini.

"Persoalannya, kita harus mengekspor. Pertumbuhan ekonomi kita betul 65 persen didukung oleh konsumsi domestik. Tetapi kebutuhan memenuhi barang dan jasa pada tingkat domestik tetap memerlukan impor. Impor itu akan menghabiskan devisa. Kalau kita tidak menghasilkan devisa, devisanya dari mana? Ya dari ekspor," ujar Fachry.

Ia berpikir apabila nanti permintaan dunia pada ekspor dari Indonesia menurun, tentu akan berakibat pada konsumsi domestik.

Baca Juga:

DFW Indonesia Sambut Positif Menteri Edhy Setop Ekspor Benih Lobster

Dulu, pemerintah Orde Baru pernah merespons permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan substitusi impor, di mana barang yang harus diimpor diproduksi sendiri oleh negara.

Fachry sebagaimana dilansir Antara, menjelaskan kebijakan tersebut tidak mudah dilakukan karena saat ini di setiap sudut dunia sudah memiliki jagoan-jagoan yang menentukan pasar dari setiap produk hilirisasi yang diproduksi sendiri oleh negaranya.

"Pada awal tahun 1990-an, gagasan itu sudah tidak laku lagi karena mereka (pemerintah dunia) berpikirnya sudah global (supply) chain, dan kebijakan tersebut dianggap kita tidak turut membangun suatu perekonomian global yang bebas," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Diserang karena Berencana Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Ngaku Ingin Perjuangkan Nelayan dan Lingkungan

#Menteri Kelautan Dan Perikanan #Lobster #Pengamat Politik #Susi Pudjiastuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Polri Gagalkan Penyelundupan 11.543 Ekor Benih Lobster di Sukabumi, 2 Pelaku Diamankan
Negara berpotensi mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp 461 juta dari penyelundupan bibit lobster di Sukabumi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Juni 2025
Polri Gagalkan Penyelundupan 11.543 Ekor Benih Lobster di Sukabumi, 2 Pelaku Diamankan
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Bagikan