Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Desember 2019
  Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

Pengamat Politik dan ekonomi Fahcry Ali (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kontroversi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pendahulunya Susi Pudjiastuti terkait eskpor benih lobster sontak mengisi ruang publik belakangan ini. Keduanya sama-sama memiliki landasan yang kuat terkait boleh tidaknya ekspor benih bibit udang tersebut.

Di tengah pendapat pro dan kontra, pengamat ekonomi politik Fachry Ali menyatakan bawah Indonesia akan rugi besar jika tidak ekspor lobster ke luar negeri.

Baca Juga:

Penggagalan Penyelundupan 65.649 Benih Lobster

"Sebenarnya rugi, begitu. Pandangan saya, sekarang ini setiap usaha yang kita bisa peroleh devisa, itu harus kita lakukan," ujar Fachry Ali usai menghadiri diskusi Outlook Indonesia Ekonomi-Politik Indonesia 2020 di Jalan Imam Bonjol No. 16 Jakarta, Minggu (29/12).

Lebih lanjut ia menambahkan, Indonesia harus mengoptimalkan apa saja yang bisa diekspor ke luar negeri, termasuk mengekspor benih lobster.

Indonesia bisa rugi jika hentikan ekspor benih lobster
Pengamat Politik ekonomi Fachry Ali (Foto: ANTARA)

Apalagi, melihat perkembangan ekonomi global di dunia sampai akhir tahun 2019 yang belum tampak akan menjadi lebih cerah (brighter).

Menurutnya pengecualian terjadi apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba kalah dalam Pemilihan Presiden AS mendatang.

"Pada akhir tahun 2019, kita tidak melihat perekonomian global itu akan brighter, akan lebih bercahaya begitu. Setidak-tidaknya kita tidak tahu kalau misalnya Trump tiba-tiba kalah, mungkin akan berbeda," terangnya.

Fachry Ali mengungkapkan Indonesia akan sulit meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik dari 5,3 persen apabila tidak mendorong ekspor karena berada di masa stagnan dan inflasi (stagflasi) dunia seperti saat ini.

"Persoalannya, kita harus mengekspor. Pertumbuhan ekonomi kita betul 65 persen didukung oleh konsumsi domestik. Tetapi kebutuhan memenuhi barang dan jasa pada tingkat domestik tetap memerlukan impor. Impor itu akan menghabiskan devisa. Kalau kita tidak menghasilkan devisa, devisanya dari mana? Ya dari ekspor," ujar Fachry.

Ia berpikir apabila nanti permintaan dunia pada ekspor dari Indonesia menurun, tentu akan berakibat pada konsumsi domestik.

Baca Juga:

DFW Indonesia Sambut Positif Menteri Edhy Setop Ekspor Benih Lobster

Dulu, pemerintah Orde Baru pernah merespons permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan substitusi impor, di mana barang yang harus diimpor diproduksi sendiri oleh negara.

Fachry sebagaimana dilansir Antara, menjelaskan kebijakan tersebut tidak mudah dilakukan karena saat ini di setiap sudut dunia sudah memiliki jagoan-jagoan yang menentukan pasar dari setiap produk hilirisasi yang diproduksi sendiri oleh negaranya.

"Pada awal tahun 1990-an, gagasan itu sudah tidak laku lagi karena mereka (pemerintah dunia) berpikirnya sudah global (supply) chain, dan kebijakan tersebut dianggap kita tidak turut membangun suatu perekonomian global yang bebas," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Diserang karena Berencana Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Ngaku Ingin Perjuangkan Nelayan dan Lingkungan

#Menteri Kelautan Dan Perikanan #Lobster #Pengamat Politik #Susi Pudjiastuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Susi Pudjiastuti 'Ratu Laut Kidul' Ditunjuk Gubernur Dedi Jadi Komisari BJB
Dedi mengungkapkan, Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
Susi Pudjiastuti 'Ratu Laut Kidul' Ditunjuk Gubernur Dedi Jadi Komisari BJB
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Polresta Bandara Soetta Sidik Dugaan Penyelundupan 200.000 Benih Lobster Ilegal
Benur ilegal tersebut diduga akan diselundupkan ke Batam, Kepulauan Riau, untuk kemudian dibawa ke Vietnam.
Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026
Polresta Bandara Soetta Sidik Dugaan Penyelundupan 200.000 Benih Lobster Ilegal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok Jadi Pimpinan KPK
Dari tiga nama tersebut, Susi Pudjiastuti disebut akan menjadi Ketua KPK.
Frengky Aruan - Senin, 30 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Tunjuk Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Ahok Jadi Pimpinan KPK
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Bagikan