Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Desember 2019
  Indonesia Bakal Rugi Besar Jika Hentikan Ekspor Benih Lobster

Pengamat Politik dan ekonomi Fahcry Ali (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kontroversi antara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pendahulunya Susi Pudjiastuti terkait eskpor benih lobster sontak mengisi ruang publik belakangan ini. Keduanya sama-sama memiliki landasan yang kuat terkait boleh tidaknya ekspor benih bibit udang tersebut.

Di tengah pendapat pro dan kontra, pengamat ekonomi politik Fachry Ali menyatakan bawah Indonesia akan rugi besar jika tidak ekspor lobster ke luar negeri.

Baca Juga:

Penggagalan Penyelundupan 65.649 Benih Lobster

"Sebenarnya rugi, begitu. Pandangan saya, sekarang ini setiap usaha yang kita bisa peroleh devisa, itu harus kita lakukan," ujar Fachry Ali usai menghadiri diskusi Outlook Indonesia Ekonomi-Politik Indonesia 2020 di Jalan Imam Bonjol No. 16 Jakarta, Minggu (29/12).

Lebih lanjut ia menambahkan, Indonesia harus mengoptimalkan apa saja yang bisa diekspor ke luar negeri, termasuk mengekspor benih lobster.

Indonesia bisa rugi jika hentikan ekspor benih lobster
Pengamat Politik ekonomi Fachry Ali (Foto: ANTARA)

Apalagi, melihat perkembangan ekonomi global di dunia sampai akhir tahun 2019 yang belum tampak akan menjadi lebih cerah (brighter).

Menurutnya pengecualian terjadi apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba kalah dalam Pemilihan Presiden AS mendatang.

"Pada akhir tahun 2019, kita tidak melihat perekonomian global itu akan brighter, akan lebih bercahaya begitu. Setidak-tidaknya kita tidak tahu kalau misalnya Trump tiba-tiba kalah, mungkin akan berbeda," terangnya.

Fachry Ali mengungkapkan Indonesia akan sulit meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik dari 5,3 persen apabila tidak mendorong ekspor karena berada di masa stagnan dan inflasi (stagflasi) dunia seperti saat ini.

"Persoalannya, kita harus mengekspor. Pertumbuhan ekonomi kita betul 65 persen didukung oleh konsumsi domestik. Tetapi kebutuhan memenuhi barang dan jasa pada tingkat domestik tetap memerlukan impor. Impor itu akan menghabiskan devisa. Kalau kita tidak menghasilkan devisa, devisanya dari mana? Ya dari ekspor," ujar Fachry.

Ia berpikir apabila nanti permintaan dunia pada ekspor dari Indonesia menurun, tentu akan berakibat pada konsumsi domestik.

Baca Juga:

DFW Indonesia Sambut Positif Menteri Edhy Setop Ekspor Benih Lobster

Dulu, pemerintah Orde Baru pernah merespons permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan substitusi impor, di mana barang yang harus diimpor diproduksi sendiri oleh negara.

Fachry sebagaimana dilansir Antara, menjelaskan kebijakan tersebut tidak mudah dilakukan karena saat ini di setiap sudut dunia sudah memiliki jagoan-jagoan yang menentukan pasar dari setiap produk hilirisasi yang diproduksi sendiri oleh negaranya.

"Pada awal tahun 1990-an, gagasan itu sudah tidak laku lagi karena mereka (pemerintah dunia) berpikirnya sudah global (supply) chain, dan kebijakan tersebut dianggap kita tidak turut membangun suatu perekonomian global yang bebas," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Diserang karena Berencana Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Ngaku Ingin Perjuangkan Nelayan dan Lingkungan

#Menteri Kelautan Dan Perikanan #Lobster #Pengamat Politik #Susi Pudjiastuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Polri Gagalkan Penyelundupan 11.543 Ekor Benih Lobster di Sukabumi, 2 Pelaku Diamankan
Negara berpotensi mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp 461 juta dari penyelundupan bibit lobster di Sukabumi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Juni 2025
Polri Gagalkan Penyelundupan 11.543 Ekor Benih Lobster di Sukabumi, 2 Pelaku Diamankan
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Berita Foto
Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), sebelum Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 22 April 2025
Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Indonesia
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Anggota Komisi IV DPR Hasan Saleh sebut proyek ini tak hanya ilegal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang mengkhawatirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Indonesia
Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Menteri KP Trenggono sebut itu merupakan ranah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Bagikan