Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Keluhan harga jagung untuk pakan dikemukanan para paternak pada Preside Joko Widodo. Presiden pun berjanji menstabilkan harga jagung untuk para peternak di Rp 4.500 per kilogram. Namun, harga sampai saat ini masih di atas janji presiden.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menyatakan, impor jagung perlu dilonggarkan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga pakan ternak dan menjawab keluhan kalangan peternak unggas mandiri terkait tingginya harga jagung pakan.
Baca Juga:
Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional
"Pemerintah perlu mengevaluasi beberapa hal dalam tata niaga jagung, seperti membuka impor jagung pakan di Indonesia melalui revisi Permendag Nomor 21 Tahun 2018 yang hanya memberikan hak mengimpor jagung untuk kebutuhan pakan kepada Bulog," kata Aditya Alta di Jakarta, Rabu (22/9).
Menurut dia, relaksasi impor jagung pakan ternak akan dapat menghindari persaingan tinggi antara semua pengguna komoditas tersebut, mulai dari peternak rakyat hingga perusahaan pengolahan besar, untuk mendapatkan jagung dari pasar domestik.
Ia mengingatkan, daging ayam merupakan sumber protein utama di Indonesia, sehingga harga yang tinggi tentu akan mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan sumber protein utama tersebut. Pembebasan impor jagung memungkinkan produksi komoditas (ayam) yang lebih efisien.
Aditya berpendapat, menghapuskan proteksi perdagangan untuk jagung juga memungkinkan Indonesia memodernisasi industri ayam, menjadikannya lebih efisien dan mungkin mengembangkan keunggulan komparatifnya di masa depan.
Agar bermanfaat bagi sektor perunggasan, lanjutnya, penghapusan intervensi pemerintah dalam perdagangan, termasuk dalam bidang pakan ternak, juga harus dibarengi dengan dukungan pemerintah di sektor infrastruktur.
"Pemerintah harus berinvestasi untuk meningkatkan akses jalan raya, dengan fokus untuk menghubungkan pelabuhan dengan area pertanian terdekat. Hal ini secara langsung dapat menguntungkan proses produksi yang memungkinkan penurunan biaya transportasi," jelas Aditya.
Ia mengemukakan bahwa infrastruktur transportasi yang lebih baik juga memungkinkan pergerakan alat berat yang dapat membantu peternakan unggas menjadi lebih modern dan meningkatkan efisiensi produksi.
Pemerintah, lanjut ia, sebaiknya tidak bergantung pada kebijakan pengaturan harga seperti penentuan harga acuan, karena pengalaman selama ini menunjukkan susah menegakkan kebijakan demikian.
"Penggunaan subsidi, selain membebani fiskal juga merupakan instrumen yang distortif sementara mematok harga jagung di bawah harga pasar menghalangi petani jagung menikmati harga yang pantas sesuai mekanisme pasar," katanya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya sedang mengupayakan agar harga pakan jagung untuk peternak dapat turun menjadi Rp 4.500 per kilogram.
Pemerintah mengakui dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan domestik karena tingginya harga pakan jagung dan gandum. Kenaikan harga pakan tersebut memicu kenaikan biaya produksi petani dan peternak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan dan Peternak Ayam Petelur, Rabu (15/09/2021), di Istana Negara, Jakarta. Salah satu perwakilan yang hadir adalah Suroto, peternak ayam petelur yang membentangkan poster ke arah Presiden Joko Widodo di Jalan Moh. Hatta, Blitar, Jawa Timur, pada Selasa (07/9).
Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk segera mencari solusi terbaik bagi sektor perunggasan di Tanah Air. (Asp)
Baca Juga:
76 Tahun Indonesia Merdeka, PDIP Kritik Impor Alat Kesehatan
