Ikut Vaksinasi COVID-19 Disebut Bentuk Pengamalan Pancasila

Merahputih.com - Pemerintah menggencarkan program vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan kelompok atau Herd Immunity. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, dengan mengikuti program vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila.

"Ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan sila kedua dan sila ketiga dari Pancasila," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Polri Tahun 2020 dari Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Jalan Panjang Pulihkan Ekonomi Jika Pandemi COVID-19 Tidak Ditangani Serius

Ia mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19.

Mengikuti program vaksinasi nasional dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan menjalankan dua hal penting tersebut, masyarakat bisa melindungi diri sendiri dan sesama dari penularan COVID-19. "Karena kita melindungi orang lain termasuk diri dan keluarga kita dari penularan dan serangan pandemi yang mematikan," katanya.

Selanjutnya, untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap penyakit menular, maka sedikitnya 182 juta penduduk harus sudah disuntik vaksin COVID-19.

Sehingga, Wapres menegaskan, program vaksinasi COVID-19 nasional di Indonesia harus berhasil. Langkah itu tidak akan mencukupi bila vaksinasi belum mencapai 182 juta penduduk sehingga tercipta herd immunity. "Maka di sinilah kita semua dituntut untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia," katanya.

Baca Juga:

WHO Keluarkan Izin Darurat Vaksin COVID-19 AstraZeneca-Oxford

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan.

Pemerintah juga mengatur pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin atau menghalangi program vaksinasi COVID-19 nasional tersebut. Ia meminta Polri dapat mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional itu. (Knu)