Idrus Akui Partainya Terbuka Jika Jokowi Mau Gabung Golkar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 08 November 2024
Idrus Akui Partainya Terbuka Jika Jokowi Mau Gabung Golkar

Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). (Foto: MerahPutih/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan partainya terbuka, termasuk untuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditanya adanya aspirasi Jokowi menjadi kader Golkar, Idrus mengatakan partainya terbuka seperti perusahaan yang go public.

“Apalagi Pak Jokowi mantan presiden 10 tahun, kecintaan masyarakat sampai hari ini masih tinggi. Jadi kan nggak ada masalah siapa saja,” ujar Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (8/11).

Idrus mengatakan Golkar bukan milik rakyat Indonesia dan tidak ada pemegang saham dominan. Oleh sebab itu, ia mempersilahkan siapa saja bergabung.

Baca juga:

Dewan Pembina Partai Golkar Dipimpin Agus Gumiwang

“Kalau ada tokoh-tokoh mau masuk ya silakan. Semakin banyak ke depan semakin bagus. Kalau ada hambatan-hambatan administratif bisa dibicarakan, nggak ada masalah,” ucapnya.

Eks Mensos ini menegaskan Partai Golkar berbeda dengan partai-partai lain yang kerap bersyukur jika ada tokoh-tokoh yang ikut bergabung.

Meski demikian, ia tak mengetahui apakah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah membicarakan soal itu kepada Jokowi.

“Ini kan baru, saya nggak tahu ketua umum Pak Bahlil. Tapi saya lihat Pak Bahlil dalam komunikasinya itu cair orang ini,” kata dia.

Baca juga:

Bahlil Sempat Buka Kemungkinan Masukkan Jokowi dan Gibran di Kepengurusan Golkar

Menurutnya, Bahlil kerap berkomunikasi dengan siapa saja. Selain Jokowi, Idrus mengatakan ketua umumnya juga acap berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Komunikasi dengan siapa saja, dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hampir juga ketum-ketum parpol ini kan dari Golkar semua era orde baru dan era reformasi,” pungkasnya. (Pon)

#Jokowi #Golkar #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Bagikan