ICW Duga Kewenangan Febri Diansyah di KPK Dikikis karena Politik Balas Dendam
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana ikut menanggapi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari juru bicara. Menurut Kurnia, seharusnya kebijakan ini dilandasi alasan yang jelas dan objektif.
"Kebijakan tersebut semestinya dilandaskan atas penilaian objektif dengan alat ukur indikator yang jelas, bukan karena sentimen tertentu," kata Kurnia melalui pesannya kepada wartawan, Selasa (24/12).
Baca Juga:
Dia mengatakan, pihaknya mendorong proses pemilihan jubir KPK dilakukan secara terbuka dan objektif. Pimpinan KPK diharap tak sedang melakukan politik balas dendam.
"Jika tidak didahului dengan mekanisme tersebut sangat terlihat ada politik balas dendam yang sedang dimainkan oleh lima komisioner KPK," ujarnya.
Kurnia tak menjelaskan lebih jauh maksud politik balas dendam tersebut. Dia lantas mengingatkan pimpinan KPK berhati-hati dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak dipandang publik berencana benar-benar hancurkan lembaga antirasuah.
Baca Juga:
Hari Pertama Kerja, FIrli Cs Rapat Bahas 6 Jabatan Kosong di KPK
"Dengan kebijakan tersebut dilakukan menjadi tidak salah jika publik menduga bahwa lima komisioner KPK ini memang benar-benar ingin menghancurkan KPK dengan merusak sistem yang selama ini sudah dibangun," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK masih dirangkap jabat oleh Febri Diansyah yang juga merupakan Kepala Biro Humas KPK pimpinan Firli Bahuri.
Namun, pimpinan KPK jilid V memandang jabatan jubir masih kosong sampai saat ini, karena itu perlu ada yang ditunjuk sebagai jubir definitif tapi tidak rangkap jabatan. (Knu)
Baca Juga:
Menko Polhukam Mahfud MD: Terlalu Dini 'Hakimi' Dewan Pengawas KPK
Bagikan
Berita Terkait
OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid Turut Terjaring
Puluhan Tas Mewah hingga Logam Mulia Milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang Dirampas Negara Segera Dilelang untuk Umum
Gelar OTT, KPK Cokok Pejabat PUPR Riau
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras