ICW Desak KPK Keluarkan Sprindik Baru untuk Setnov

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 10 Oktober 2017
ICW Desak KPK Keluarkan Sprindik Baru untuk Setnov

Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho (kanan) dalam diskusi bertajuk 'KPK vs Setnov: Membuka Kotak Pandora' di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (10/10). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) untuk kembali menetapkan Ketua DPR ‎Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Menurut Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho, praperadilan tidaklah menguji alat bukti yang dimiliki KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Karena itu, meski status tersangka Setnov dinyatakan tidak sah oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, namun bukan berarti Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mampu lolos dari kasus korupsi e-KTP.

"‎Praperadilan tidak menyatakan dia (Setnov) salah atau tidak. Cuma menguji penetapan tersangka saja," kata Emerson dalam diskusi bertajuk 'KPK vs Setnov: Membuka Kotak Pandora' di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (10/10).

Emerson mengakui bila lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs itu sangat hati-hati dalam mengambil sikap untuk kembali menjerat Setnov.

Menurutnya, hal tersebut terbilang lumrah lantaran KPK tak mau kembali dipecundangi oleh Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "‎Sebab, saya punya keyakinan bahwa KPK punya bukti kuat, yakni lebih dari 200 bukti," tandasnya.

Meski demikian, Emerson yakin jika KPK pasti akan mengeluarkan sprindik baru kepada Setnov. Kata dia, hal ini hanya perkara menunggu waktu.

"‎Saya 95 persen yakin KPK bakal keluarkan sprindik baru ke SN. Kayaknya, dia (KPK) pengen cari momentum yang tepat. Lalu segera serahkan SN ke pengadilan, biar pengadilan yang menilai Setnov salah atau tidak. Kenapa cuma 95 persen? Sebab, 5 persen itu kalau-kalau ada banjir atau badai yang tiba-tiba di luar kendali kita," katanya. (Pon)

Baca juga berita terkait KPK vs Setnov lain di: Demi Seorang Setnov, Hakim Cepi Rusak Sistem Penyidikan di Indonesia?

#KPK #Setya Novanto #Korupsi E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK mengungkap adanya dugaan suap pajak perusahaan sawit di Banjarmasin. Kasus ini menjerat pihak swasta dalam dugaan suap tersebut.
Soffi Amira - 38 menit lalu
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Indonesia
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
KPK mengamankan tiga orang dalam OTT di Banjarmasin, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, terkait dugaan suap restitusi PPN sektor perkebunan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
KPK dalam histori penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi banyak dibantu oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
Indonesia
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah orang, di antaranya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Indonesia
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
KPK mengusut asal-usul sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Indonesia
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Selain Heri Sudarmanto, KPK telah menetapkan tujuh nama lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Bagikan