ICMI Dukung Perppu Ormas dan Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 16 Juli 2017
ICMI Dukung Perppu Ormas dan Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal

Pengurus ICMI diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/1). (Foto: Humas/Rahmat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Dewan Pakar Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Roji Santani menyatakan penerbitan Perppu tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat mencegah disintegrasi bangsa dan gejolak di daerah.

"Kami menilai Perppu Ormas sangat tepat untuk memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Roji Santani di Lebak, Minggu (16/7).

Kebijakan Perppu Ormas yang dapat membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan yang diterbitkan pemerintah dinilainya sudah obyektif dan juga sudah matang melalui pengkajian secara mendalam dan komprehensif.

Saat ini, ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 diperkirakan cukup marak dan gerakannya semakin kuat di daerah-daerah sehingga menjadi ancaman NKRI.

"Negara Indonesia yang pluralisme juga memiliki keanekaragaman perbedaan suku, budaya, bahasa dan agama didirikan para pendiri bangsa berdasarkan ideologi Pancasila dan bukan negara Islam," ujarnya.

Selama ini, kehidupan masyarakat Indonesia disebutnya cukup baik dengan toleransi serta saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan dengan slogan Bhineka Tunggal Ika.

"Kami melihat Penerbitan Perppu Ormas sangat tepat dan jangan sampai terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok tertentu atau ormas yang berseberangan dengan Pancasila.

"Sebab demokrasi di Indonesia juga harus beretika dan tidak seenaknya mereka bebas begitu saja. Apabila terdapat organisasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan tentu harus dilakukan tindakan tegas," paparnya.

Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, para alim ulama di daerah-daerah juga diimbau harus bersatu untuk melawan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Selama ini, para alim ulama berperan aktif untuk mencintai NKRI sehingga dapat mewujudkan kehidupan sejahtera, aman, damai dan kondusif di tengah masyarakat.

"Kami berharap Perppu Ormas itu dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perpecahan," katanya.

Ia juga meminta pemerintah tidak hanya membubarkan ormas tertentu saja, tetapi semua ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI. Selain itu juga melakukan pendekatan hukum dan keamanan kepada ormas tersebut.

"Kami berharap ormas yang dibubarkan itu dioptimalkan pengawasan, pembinaan, pendampingan serta perlindungan hukum," katanya. (*)

Sumber: ANTARA

#ICMI #Perppu Ormas #Perppu #Ormas #Ormas Radikal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada indikasi keterlibatan ormas dalam kasus kematian Bambang Setiyawan di Pejompongan dan minta publik setop beropini.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Indonesia
Polisi Didesak Lepaskan Warga Tidak Terkait Demo 27 Agustus 2026, Diminta Usut Keterlibatan Ormas
Terkait pihak Polda Metro Jaya yang telah menetapkan tersangka peristiwa kerusuhan, ia memastikan bahwa Komnas HAM akan memantau para tersangka.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
Polisi Didesak Lepaskan Warga Tidak Terkait Demo 27 Agustus 2026, Diminta Usut Keterlibatan Ormas
Indonesia
Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah, Ketum Muhammadiyah Berpesan Jaga Komitmen Nilai Muhammadiyah
Meminta seluruh peserta Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai dasar Muhammadiyah.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah, Ketum Muhammadiyah Berpesan Jaga Komitmen Nilai Muhammadiyah
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Boleh saja membuat perkumpulan, nggak ada yang marah. Tapi tidak bisa memberi sanksi misalnya kepada dokter yang melakukan malapraktik. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Maret 2026
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Indonesia
Polda Metro Jaya Ingatkan Sweeping Rumah Makan Bukan Tugas Ormas, Ada Polisi dan Pemerintah
Polda Metro Jaya menegaskan larangan bagi organisasi masyarakat (Ormas) untuk melakukan sweeping rumah makan selama bulan suci Ramadan 1447 H.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 Februari 2026
Polda Metro Jaya Ingatkan Sweeping Rumah Makan Bukan Tugas Ormas, Ada Polisi dan Pemerintah
Indonesia
Pemprov DKI Ingatkan Ormas Jangan Jadi 'Superhero' di Siang Bolong Saat Ramadan
Chico Hakim menambahkan bahwa tindakan main hakim sendiri berpotensi melanggar ketertiban umum
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Pemprov DKI Ingatkan Ormas Jangan Jadi 'Superhero' di Siang Bolong Saat Ramadan
Indonesia
DPRD DKI Harap Kerja Satpol PP Tertibkan Atribut di Flyover Tidak Musiman
Mujiyono menilai tindakan tersebut merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Februari 2026
DPRD DKI Harap Kerja Satpol PP Tertibkan Atribut di Flyover Tidak Musiman
Indonesia
Prabowo Bakal Rutin Lakukan Pertemuan dengan Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes, Digelar 3 Hingga 4 Bulan Sekali
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, membenarkan bahwa agenda utama yang diterima pihaknya adalah koordinasi terkait dewan perdamaian internasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Bakal Rutin Lakukan Pertemuan dengan Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes, Digelar 3 Hingga 4 Bulan Sekali
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Bagikan