Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tindakan keras Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam membasmi penyalahgunaan narkoba di negaranya berbuntut panjang. Sekelompok pegiat kemanusiaan mengadukan kebijakan kontroversial Duterte ke lembaga International Criminal Court (ICC).
Atas laporan tersebut, International Criminal Court menyatakan bahwa pihaknya segera memulai pemeriksaan awal atas pengaduan terhadap Presiden Rodrigo Duterte yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Juru Bicara ICC pada Kamis (8/2) menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Duterte sebagai tindakan pencegahan terhadap kematian misterius ribuan orang dalam perang melawan narkoba di Filipina.
“Pemeriksaan atas pengaduan tersebut, yang mengatakan bahwa Duterte terlibat dalam kematian gelap ribuan orang Filipina selama perang melawan narkotika, adalah "membuang waktu dan sumber daya pengadilan", kata juru bicara kepresidenan Harry Roque.
Roque pada jumpa pers mengatakan membahas masalah itu selama dua jam pada malam sebelumnya dengan Duterte, mantan jaksa, yang dia katakan lebih dari bersedia untuk diadili.
"Dia muak dan lelah karena dituduh," kata Roque, mantan anggota Kongres dan ahli hukum antarbangsa, "Dia ingin berada di pengadilan dan menempatkan jaksa di tribun." Laman ICC tidak menampilkan pengumuman atau informasi pada Kamis mengenai pengaduan terhadap Duterte tersebut. Kantor pengadilan tidak bisa segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Sekitar 4.000 orang Filipina miskin perkotaan telah terbunuh oleh polisi dalam 19 bulan terakhir dalam sebuah tindakan keras yang membuat masyarakat internasional khawatir.
Duterte telah berkali-kali menantang ICC untuk membawanya ke pengadilan dan mengatakan bahwa dia bersedia membusuk di penjara untuk menyelamatkan orang Filipina dari momok kejahatan dan narkoba.
Pernyataannya melawan pengadilan cukup terkenal, dan termasuk menyebut pengadilan sebagai "omong kosong", "munafik" dan "tidak berguna".
Dia mengancam akan menarik keanggotaan negaranya di ICC dan mengatakan bahwa pengacara di Eropa "busuk", "bodoh", dan memiliki "otak seperti kacang".
Polisi mengatakan ribuan pembunuhan tersebut terjadi selama operasi anti-narkoba yang sah di mana para tersangka telah dengan keras menolak penangkapan. Duterte telah berulang kali mengatakan kepada polisi bahwa mereka dapat membunuh jika hidup mereka dalam bahaya.
Tapi kelompok hak asasi manusia dan lawan politik Duterte menuduhnya menghasut pembunuhan dan mengatakan bahwa dia menolak untuk menyelidiki tuduhan bahwa polisi mengakali barang bukti, membuat laporan dan mengeksekusi pengguna dan pengedar dengan darah dingin.
Duterte dan Polisi Sangkal Tuduhan Pembunuhan
Sebagaimana dilansir Antara, seorang pengacara Filipina mengajukan keluhan pada ICC terkait Duterte dan setidaknya 11 pejabat senior pada bulan April tahun lalu, mengatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan "berulang-ulang, tidak berubah dan terus-menerus" dan membunuh tersangka narkoba dan penjahat lainnya telah menjadi "praktik terbaik".
Sejak didirikan pada tahun 2002, ICC telah menerima lebih dari 12.000 keluhan atau komunikasi, sembilan di antaranya telah diadili.
Roque mengatakan "musuh domestik negara" berada di belakang pengaduan itu dan ICC tidak memiliki yurisdiksi dalam hal perang terhadap obat terlarang, yang menjadi masalah negara berdaulat.
Perkara tertunda di pengadilan Filipina menunjukkan bahwa upaya hukum dalam negeri belum habis, sehingga ICC tidak memiliki pembenaran untuk melampaui pemeriksaan pendahuluannya, tambahnya.(*)
