Ibas Nyatakan Bekas Dewan Pakar PKS Ini Pemfitnah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 19 Mei 2015
 Ibas Nyatakan Bekas Dewan Pakar PKS Ini Pemfitnah

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan) memantau persiapan pembukaan kongres Partai Demokrat di Hotel Shangrila, Surabaya, Senin (11/5). (Foto: Antara/Zabur Karuru)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan Menteri ESDM Sudirman Said pemfitnah terkait penyataannya di salah satu media online. Menurutnya, pernyataan ihwal mafia migas yang disampaikan Menteri ESDM tersebut tidaklah benar.

"Yang dinyatakan Pak Sudirman Said adalah sebuah kebohongan besar dan tidak benar! Janganlah Pak Menteri menjadi zalim dengan memberikan informasi yang menyesatkan ini," kata pria yang akrab disapa Ibas itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Ibas menyayangkan tudingan Sudirman yang ditujukan kepada mantan pemimpin negeri. Dia menjelaskan, jika Sudirman Said ingin menjalankan tugasnya selaku menteri, sebaiknya dijalankan tanpa menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Ibas menambahkan, kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten memberantas mafia migas. "Saat menjabat, Pak SBY tidak pernah mengintervensi kinerja BUMN," tuturnya.

Sebelumnya, Sudirman Said mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas di era pemerintahan sebelumnya selalu mandeg di meja SBY. Pernyataan ini disampaikan Sudirman kepada salah satu media online.

Di era presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dijabat Hidayat Nurwahid, Sudirman Said menduduki posisi Dewan Pakar PKS. Selain Sudirman, dewan pakar lainnya diduduki beberapa tokoh, di antaranya Muammal Hamidi, Kemal A Tamboel, Eri Sudewo, dan Suripto. (gms)

Baca Juga:

SBY Dituding, Ibas Sebut Sudirman Said "Pahlawan Kesiangan"

SBY Sewot Dituding Lindungi Petral

Terkait Rohingya, Politikus PKS: Tarik Dubes Indonesia di Myanmar!

PKS Rayakan Ultah Ke-17 di 6 Kota

#PKS #Sudirman Said #Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Berita Foto
Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus sebagai Saksi Kasus Petral
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Juli 2026
Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus sebagai Saksi Kasus Petral
Indonesia
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, yakni Mohammad Riza Chalid (MRC), IRW, BBG, AGS, MLY, NRD, dan TFK.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Kasus Petral Kembali Mencuat, Sudirman Said Diperiksa Kejagung
Bagikan