Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyampaikan kecamannya terhadap aksi yang menyerukan kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia mendesak Pemerintah untuk mengklarifikasi keterlibatannya dalam memfasilitasi kehadiran pihak-pihak yang menyuarakan isu separatis tersebut di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII).
"Penting untuk diselidiki terlebih dahulu, apakah Pemerintah turut serta dalam UNPFII, ataukah PBB langsung berinteraksi dengan tokoh-tokoh adat tersebut?," kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu dalam pernyataan resminy, Senin (28/4).
Isu gerakan separatis di Papua, Maluku, dan Aceh kembali mencuat setelah slogan 'Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh' muncul dalam forum PBB, tepatnya di Badan Penasehat Tingkat Tinggi Khusus Masyarakat Adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
Baca juga:
Bukti Pengakuan Dunia, Akhirnya Bendera Baru Suriah Berkibar di Markas PBB
Sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok individu yang diduga WNI mengenakan pakaian adat sambil memegang kertas bertuliskan 'Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh' saat menghadiri sidang UNPFII ke-24 di ruang sidang Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat pada Senin (21/4).
Aksi tersebut menarik perhatian setelah petugas keamanan forum yang mendapat informasi langsung bertindak menyita selebaran itu dan memberikan peringatan keras kepada para pelaku. Pemerintah Indonesia segera merespons selebaran berisi pesan separatis itu sebagai tindakan provokatif yang tidak sesuai dengan tujuan forum.
Menurut Junico, respons Pemerintah tidak boleh terbatas pada anggapan bahwa ini hanyalah upaya mencari sensasi. Lebih dari itu, Pemerintah harus menyelidiki asal-usul individu yang membawa kertas bertuliskan 'Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh' tersebut.
"Pemerintah juga tidak boleh lepas tangan. Jika Pemerintah terlibat dalam UNPFII, mengapa justru orang-orang ini yang dikirim ke PBB?" tegas Nico Siahaan.
Apabila Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) tidak terlibat dalam forum UNPFII, lanjut Nico, Kemlu perlu mengevaluasi alasan ketidakterlibatan Indonesia dalam forum PBB tersebut.
"Siapa saja dari Kemlu yang terlibat? Dan jika memang tidak dilibatkan, bagaimana evaluasi ke depannya agar Kemlu dapat berpartisipasi? Sehingga perwakilan yang dikirim nantinya adalah yang paling kompeten," ujar Nico.
Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, telah memberikan tanggapan terkait insiden sejumlah orang yang membawa selebaran bertuliskan Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh di forum PBB, Amerika Serikat.
Menyusul insiden tersebut, sejumlah individu yang menyalahgunakan forum dengan membawa selebaran Free Papua telah ditindak dan diperingatkan. Roy menyatakan bahwa kertas yang dibawa oleh delegasi tersebut telah disita oleh petugas keamanan PBB.
Forum PBB United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) merupakan wadah diskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat, terutama dalam konteks pembangunan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dan organisasi masyarakat adat.
Baca juga:
MUI Nilai Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Kontraproduktif bagi Kemerdekaan Palestina
Sidang UNPFII yang diadakan dua tahun sekali ini menjadi platform bagi negara-negara dan organisasi masyarakat adat di seluruh dunia untuk membahas implementasi UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat adat di berbagai penjuru dunia.
Kemlu menjelaskan bahwa forum tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara anggota PBB untuk bertukar pandangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat, serta membahas kerja sama antarnegara yang memiliki visi serupa terkait pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia hadir secara resmi dalam forum tersebut.
Meskipun demikian, delegasi yang menyebarkan pesan separatis di UNPFII disebut hadir di bawah naungan sebuah NGO atau organisasi non-pemerintah. Mereka membentangkan tulisan Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh menjelang pembukaan Sidang UNPFII.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelompok tersebut berasal dari Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO). Perwakilan dari ASNLF adalah Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah, sementara perwakilan WPLO adalah John Anari dan Martin Go.
