Hasto Ungkap Alasan PDIP Pilih Menantu Jokowi ketimbang Petahana

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Agustus 2020
Hasto Ungkap Alasan PDIP Pilih Menantu Jokowi ketimbang Petahana

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tak mengusung calon petahana yang merupakan mantan kadernya Akhyar Nasution, di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan alasannya.

PDIP akhirnya menyalonkan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman. Mereka diumumkan bersama 12 pasangan calon lainnya dari wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

Bobby Menantu Jokowi Resmi Masuk 75 Duet Jagoan PDIP di Pilkada 2020

"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam konferensi pers daring seusai pengumuman 75 cakada PDIP, Selasa (11/8).

Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi saat mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Medan 2020. (Ist/PDIP)
Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi saat mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Medan 2020. (Ist/PDIP)

"Selain karena ambisi kekuasaan, juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," sambung Hasto.

Hasto menyatakan, PDIP memang berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020. Khususnya Medan yang belakangan juga menuai sorotan pasca ditetapkannya 11 anggota DPRD Sumut terkait kasus suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Baca Juga:

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kita lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.

Kini, Akhyar telah dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilwalkot Medan. (Pon)

Baca Juga:

Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?

#Bobby Nasution #PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan