Hasto Ungkap Alasan PDIP Pilih Menantu Jokowi ketimbang Petahana

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Agustus 2020
Hasto Ungkap Alasan PDIP Pilih Menantu Jokowi ketimbang Petahana

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tak mengusung calon petahana yang merupakan mantan kadernya Akhyar Nasution, di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan alasannya.

PDIP akhirnya menyalonkan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman. Mereka diumumkan bersama 12 pasangan calon lainnya dari wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

Bobby Menantu Jokowi Resmi Masuk 75 Duet Jagoan PDIP di Pilkada 2020

"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar, red) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam konferensi pers daring seusai pengumuman 75 cakada PDIP, Selasa (11/8).

Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi saat mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Medan 2020. (Ist/PDIP)
Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi saat mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Medan 2020. (Ist/PDIP)

"Selain karena ambisi kekuasaan, juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," sambung Hasto.

Hasto menyatakan, PDIP memang berkomitmen untuk tidak mencalonkan mereka yang memiliki persoalan hukum di Pilkada 2020. Khususnya Medan yang belakangan juga menuai sorotan pasca ditetapkannya 11 anggota DPRD Sumut terkait kasus suap eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Baca Juga:

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kita lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.

Kini, Akhyar telah dideklarasikan oleh PKS dan Demokrat untuk diusung di Pilwalkot Medan. (Pon)

Baca Juga:

Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?

#Bobby Nasution #PDIP #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan