Hasto Sindir Pemimpin Sibuk Bicara Kecurangan Pemilu yang Belum Digelar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 21 September 2022
Hasto Sindir Pemimpin Sibuk Bicara Kecurangan Pemilu yang Belum Digelar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kader PDI Perjuangan (PDIP) diajak untuk mengedepankan intelektualitas dalam berpolitik seperti yang ditunjukkan proklamator RI Sukarno atau Bung Karno. Seorang pemimpin bukanlah peramal kecurangan pemilu.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan pesan dalam Pendidikan Kader Pratama (PKP) yang diinisiasi oleh DPC PDIP Kota Tangerang Selatan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).

Menurut dia, Bung Karno memerhatikan terjadinya feodalisme di tingkat global, sampai terjadi Revolusi Prancis. Tak hanya itu, kata dia, Bung Karno turut mempelajari Leninisme, Marxisme, dan Sosialisme hingga akhirnya Presiden pertama RI itu melahirkan Pancasila sebagai puncak ideologi dunia.

Baca Juga:

Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024

"Jadi saudara sekalian, yang namanya pemimpin berbicara memadukan masa lalu untuk menyelesaikan masalah sekarang dan masa depan. Membangun masa depan, itu namanya pemimpin," kata Hasto dalam pidatonya.

Peraih doktoral dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu lantas merasa heran masih ada pemimpin yang berbicara kecurangan pemilu pada saat pesta demokrasi di Indonesia belum digelar.

"Kalau pemimpin bicaranya ini terjadi kecurangan pemilu, ini ada kecurangan pemilu, padahal pemilunya saja belum berjalan. Tapi akhirnya sudah dijawab beliau sendiri, karena beliau mengatakan yang sering melakukan kecurangan pemilu, dahulunya melakukan kecurangan," ujarnya.

Hasto tak menyebut spesifik soal siapa yang disindirnya. Namun masih segar bahwa Hasto menggelar pernyataan pers beberapa hari lalu, membantah tuduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ada dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Baca Juga:

SBY Turun Gunung karena Anggap Ada Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu 2024

Pria asal Yogyakarta itu pun meminta kader PDIP tidak diam menyikapi narasi kecurangan pemilu yang digulirkan pemimpin negara, apalagi isu itu mengarah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, meskipun saat ini ada yang mengatakan pemilu curang, kita diam, tetapi ketika itu ditujukan kepada Pak Jokowi yang tugasnya saat ini berat. Kita membela Pak Jokowi saudara sekalian. Nah itu. Cuma jangan emosi," ungkap Hasto.

Hasto juga mengajak kader PDIP yang ikut kegiatan PKP untuk bisa menjadi anggota partai yang bisa berbicara tentang masa lalu, sekaligus menjadi solusi atas masalah rakyat di masa kini dan mendatang.

"Ini yang menciptakan ide, menjadi kader partai berbicara social view, melihat apa yang ada di tangan dan hati rakyat. Kita berbicara national view, melihat problematika," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi

#Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan