Hasto: Kita Bukan Partai yang Suka Cabut Akar Lain

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 18 Juni 2022
Hasto: Kita Bukan Partai yang Suka Cabut Akar Lain

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) diminta untuk satu barisan memajukan Indonesia Raya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kepala daerah PDIP harus ingat pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya disiplin dengan komitmen partai.

Hal itu disampaikan Hasto sebelum menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Baca Juga:

Di Sekolah Partai PDIP, Ganjar dan Gibran Digembleng Senam Sicita

Hasto menyampaikan kepada seluruh kepala daerah bahwa PDIP bukan partai yang suka menyalip di tikungan.

"Kita bukan sosok parpol yang di dalam bekerja sama itu melanggar komitmen kerja sama yang disepakati. Terutama ialah kerja sama untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," kata Hasto.

Dia lalu mengibaratkan bahwa para kader PDIP yang menjadi kepala daerah itu membawa akar. Dan, akarnya adalah Nasionalis-Soekarnois, PDIP sebagai rumah kebangsaan Indonesia Raya, dan akar PDIP adalah wong cilik.

“Jadi kalau akar kita bergerak, di sana ada akar kuning, kita berbelok. Karena masih banyak akar lain. Misal ketemu akar NU, Muhammadiyah, PKB dan PPP, PAN, kita berbelok. Sehingga akar PDI Perjuangan jadi kokoh tanpa merusak akar yang lain," ujarnya.

Baca Juga:

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

"Kita bukan partai yang suka mencabut akar yang lain. Akar yang kita garap adalah akar wong cilik. Itulah yang dikedepankan PDI Perjuangan, berpolitik dengan etika,” sambung Hasto.

Hasto meneruskan pesan Ketum Megawati di dalam berpolitik, khususnya menghadapi Pemilu 2024, seluruh kader partai taat pada tahapan-tahapan pemilu.

Kedua, menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, semua bergerak dengan penuh disiplin dalam satu rampak barisan, dalam tradisi yang dipimpin ideologi Pancasila, dan sesuai dengan arahan, instruksi ketua umum.

Kata Hasto, Megawati punya tradisi memutuskan sesuatu dengan cara berpikir dialektika, sesuai ajaran Bung Karno. Dengan melakukan berbagai perenungan terhadap apa yang menjadi kebutuhan bangsa dan negara.

“Karena itulah kita dalam berpolitik ini dipimpin ideologi melalui arahan, keputusan, dan instruksi ibu ketua umum,” tegas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PDIP Kunjungi Gibran di Barak Sekolah Partai

#Hasto Kristiyanto #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan