Hasto Jawab Isu Effendi Simbolon Tak Dijadikan Bacaleg PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Juli 2023
Hasto Jawab Isu Effendi Simbolon Tak Dijadikan Bacaleg PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis isu bahwa Effendi Simbolon tak masuk dalam daftar bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2024.

Menurut Hasto, PDIP masih melakukan finalisasi untuk menyusun daftar bakal caleg Partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menegaskan final penyerahan daftar tersebut jatuh pada Oktober 2023.

Baca Juga

Hasto Tegaskan Effendi Simbolon Tetap Dukung Ganjar di Pilpres

"Nanti kami lihat, sementara ini kelengkapan-kelengkapan data administrasi masih dilengkapi, masih bisa beberapa perubahan-perubahan penyesuaian komposisi dengan melihat dinamika politik, sehingga berdasarkan peraturan KPU masih bisa dilakukan perubahan-perubahan," kata Hasto, di Jakarta, Selasa (11/7).

Karena itu, lanjut Hasto, DPP PDIP belum bisa menetapkan siapa bakal caleg yang akan didaftarkan ke KPU. Termasuk apakah Effendi Simbolon diajukan sebagai caleg atau tidak.

"Siapa pun yang menjadi caleg belum kami umumkan, yang jelas saya pribadi tidak mencalonkan dan tidak juga dicalonkan sebagai anggota legislatif. Saya konsentrasi fokus di Partai," tegas Hasto.

Baca Juga

Hasto Ungkap Pertemuan Parpol Pendukung Ganjar Bahas Target Menang 50 Persen +1

Sebelumnya, berhembus isu bahwa politisi PDIP Effendi Simbolon tak dicalonkan oleh PDIP sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Isu itu pun diperkuat dengan kabar Effendi Simbolon yang bakal keluar dari PDIP dan menyebrang ke Partai Gerindra.

Apalagi, Effendi belakangan menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok menakhodai Republik Indonesia, ke depan.

Belakangan, dalam klarifikasinya ke DPP PDIP, Effendi disebut membahtah dukungan ke Prabowo. Bahkan Effendi sebenarnya mengkritisi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, khususnya terkait pengadaan alutsista. (Pon)

Baca Juga

Hasto dan Ganjar Sudah Bertemu Tim Komunikasi Jokowi

#Hasto Kristiyanto #Effendi Simbolon #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan