Mula Akmal
MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon memenuhi panggilan DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cocok menahkodahi RI.
Proses pemanggilan itu dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada pukul 13.00 WIB.
Baca Juga:
Effendi pun menyampaikan klarifikasi secara tertutup di hadapan Komarudin dan Hasto di salah ruangan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (10/7).
Sekitar pukul 14.15 WIB, proses klarifikasi oleh Effendi Simbolon pun berakhir.
Dalam konferensi persnya, Hasto Kristiyanto mengatakan pemanggilan Effendi ini terkait isu yang berhembus soal pernyataan dukungan kepada Prabowo Subianto di forum Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.
Menurut Hasto, Prabowo diundang dalam acara itu dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang berbicara aspek pertahanan negara.
"Dalam forum itu dijelaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara," kata Hasto di kantor DPP PDIP usai mengklarifikasi Effendi Simbolon.
Kemudian, Hasto menambahkan, DPP Partai melakukan klarifikasi karena adanya persepsi publik Effendi Simbolon memberikan dukungan bukan kepada capres yang ditetapkan oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo.
Baca Juga:
PDIP Akan Panggil Effendi Simbolon Imbas Pernyataan Dukung Prabowo
Dia memastikan, bahwa Effendi sebagai kader PDIP telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Prabowo di Pilpres 2024.
"Dalam penjelasannya, sangat clear bahwa Pak Effendi sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai lain," sebut Hasto.
Lalu, politisi asal Yogyakarta ini menyebut Effendi sebagai sosok yang sangat memahami kebijakan-kebijakan pertahanan, bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menhan Prabowo.
"Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat Mirage dari Qatar yang merupakan kebijakan yang tidak tepat. Bahkan, disebut berpotensi melanggar UU. Demikian pula berbagai kebijakan-kebijakan pertahanan lain dalam pengadaan alutsista, yang dilaksanakan secara tidak proper," ucapnya.
"Dengan demikian, Pak Effendi menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif dan itu dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban sebagai sosok yang lama berkecimpung di Komisi I DPR, sehingga bisa memahami mana kebijakan pertahanan dalam pengadaan alutsista yang tepat, mana yang tidak tepat. Bahkan yang juga berpotensi merugikan Indonesia di masa yang akan datang," sambung Hasto.
Sehingga dengan hasil klarifikasi ini, lanjut Hasto, Komarudin Watubun juga menunjukkan berbagai dokumen-dokumen yang ada, dan kemudian disimpulkan bahwa proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai.
"Partai menegakkan disiplin organisasi partai. Semua akan bergerak serempak di dalam turun ke bawah memenangkan Pak Ganjar sebagai capres dan kemudian juga bergerak di dalam memenangkan pileg," kata Hasto. (Pon)
Baca Juga:
