Hasto: Ganjar Rajin Blusukan, Prabowo Malah Berjoget

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Desember 2023
Hasto: Ganjar Rajin Blusukan, Prabowo Malah Berjoget

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.Foto: MP/PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kandidat ideal memimpin Indonesia.

Sebab, sosok Ganjar dan Mahfud memiliki keluarga harmonis, berpendidikan tinggi, dan punya pengalaman panjang di perpolitikan.

Baca Juga

Reaksi Anies saat Elektabilitasnya Salip Ganjar di Litbang Kompas

"Ganjar-Mahfud dari aspek keluarganya proven, dari aspek pendidikannya sangat luar biasa mumpuni. Pengalaman sebagai anggota DPR, sebagai gubernur menurunkan dengan cepat satu juta kemiskinan, itu Pak Ganjar Pranowo yang jujur dan merakyat," kata Hasto dalam sambutannya di acara konsolidasi PDIP Kota Tangerang, di kompleks Ruko Mahkota Mas, Cikokol, Banten, Senin (11/12).

Dia juga mengatakan Ganjar memiliki DNA yang mau mendengarkan aspirasi publik dengan melakukan blusukan seperti yang dilakukan Proklamator RI Soekarno, Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

"Pak Ganjar tidak hanya blusukan, tetapi tinggal di rumah rakyat. Dengan tinggal di rumah rakyat, Pak Ganjar merasakan betapa kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak kepada peningkatan kemiskinan, bagaimana kehidupan lebih sulit, dan ibu-ibu menjerit harga cabai naik," lanjut Hasto.

Baca Juga

Hasto Sebut Ganjar-Mahfud Berkomitmen Berantas Pungli hingga Mafia Pangan

Hasto kemudian mempertanyakan langkah capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika Ganjar rajin melakukan blusukan untuk mendengarkan aspirasi publik.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Joget. Bukannya menyelesaikan harga kebutuhan pokok rakyat, malah belanja alutsista. Ini pemimpin yang tidak memahami kehendak rakyat," ungkapnya.

Hasto menegaskan Ganjar layak menjadi pemimpin Indonesia demi melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan Jokowi dengan berbagai kartu dalam menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, kebijakan Jokowi akan disempurnakan dengan penyatuan data melalui program yang disebut KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) agar penyaluran bantuan ke rakyat bisa tepat sasaran.

"Oleh karena itulah penyempurnaan data menjadi penting. Seluruh kartu itu, dilakukan penyempurnaan dan fungsinya, kartu keberpihakan menjadi tunggal yang disebut KTP Sakti," tutup Hasto. (Pon)

Baca Juga

TKN Harap Debat Pilpres Jadi Sarana Pendidikan Politik Masyarakat

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Ganjar Pranowo #Mahfud MD
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan