Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 November 2019
 Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Survei Parameter Politik Indonesia menyebut mayoritas responden cenderung tidak peduli dengan isu pemulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan, masyarakat yang setuju dengan pemulangan Rizieq ke Indonesia sebanyak 24,6 persen dan yang menolak 19,5 persen. Sisanya tidak menjawab 45,9 persen.

Baca Juga:

Bukan Kegiatan Politik, Polisi Pastikan Reuni 212 Murni Aksi Agama

Kemudian, masyarakat yang berharap pemerintah turut membantu pemulangan Rizieq ke Indonesia sebesar 31,7 persen. Dan yang meminta Rizieq tetap di Arab Saudi 22,6 persen. Sisanya 45,7 persen tidak menjawab.

Rizieq Shihab isu kepulangannya kini
Imam Besar FPI Habib Rizieq. (MP/Widi Hatmoko)

"Orang sudah bosan dengan isu ini," ujar Adi kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (29/11).

Masyarakat menolak pemulangan Rizieq berasal dari pemilih selain Islam yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, serta mengaku memilih PDIP, PSI serta PKB.

Yang setuju cenderung pendukung Prabowo-Sandi.

"Yang setuju itu 34,6 persen untuk dipulangkan, mereka mengatakan bahwa Habib Rizieq harus dipulangkan ke Indonesia. Sementara yang mengatakan Habib Rizieq harus tetap di Arab Saudi itu 19,5 persen, sementara yang tidak menjawab itu 45,9 persen," kata Adi.

Responden juga ditanya soal apakah sebaiknya pemerintah ikut membantu proses pemulangan Habib Rizieq. Hasilnya, 31,7 persen responden menginginkan adanya intervensi pemerintah terhadap kepulangan Habib Rizieq.

"Itu artinya diskursus polemik dan titik terang pemulangan Habib Rizieq kalau kita lihat kecenderungan publik saat ini ada, dan ada juga campur tangan dari pemerintah biar semua urusan masyarakat selesai," kata dia.

Baca Juga:

Analis Politik Paparkan Alasan Anies Sulit Tolak Aksi Reuni 212 di Monas

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada tanggal 5-12 Oktober 2019 dengan pengambilan sampel sebanyak 1000 responden dari 34 provinsi.

Menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dan margin of error sebesar +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.(Knu)

Baca Juga:

Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan

#Habib Rizieq #Rizieq Shihab #Front Pembela Islam #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Bagikan