Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 November 2019
 Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Survei Parameter Politik Indonesia menyebut mayoritas responden cenderung tidak peduli dengan isu pemulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan, masyarakat yang setuju dengan pemulangan Rizieq ke Indonesia sebanyak 24,6 persen dan yang menolak 19,5 persen. Sisanya tidak menjawab 45,9 persen.

Baca Juga:

Bukan Kegiatan Politik, Polisi Pastikan Reuni 212 Murni Aksi Agama

Kemudian, masyarakat yang berharap pemerintah turut membantu pemulangan Rizieq ke Indonesia sebesar 31,7 persen. Dan yang meminta Rizieq tetap di Arab Saudi 22,6 persen. Sisanya 45,7 persen tidak menjawab.

Rizieq Shihab isu kepulangannya kini
Imam Besar FPI Habib Rizieq. (MP/Widi Hatmoko)

"Orang sudah bosan dengan isu ini," ujar Adi kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (29/11).

Masyarakat menolak pemulangan Rizieq berasal dari pemilih selain Islam yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, serta mengaku memilih PDIP, PSI serta PKB.

Yang setuju cenderung pendukung Prabowo-Sandi.

"Yang setuju itu 34,6 persen untuk dipulangkan, mereka mengatakan bahwa Habib Rizieq harus dipulangkan ke Indonesia. Sementara yang mengatakan Habib Rizieq harus tetap di Arab Saudi itu 19,5 persen, sementara yang tidak menjawab itu 45,9 persen," kata Adi.

Responden juga ditanya soal apakah sebaiknya pemerintah ikut membantu proses pemulangan Habib Rizieq. Hasilnya, 31,7 persen responden menginginkan adanya intervensi pemerintah terhadap kepulangan Habib Rizieq.

"Itu artinya diskursus polemik dan titik terang pemulangan Habib Rizieq kalau kita lihat kecenderungan publik saat ini ada, dan ada juga campur tangan dari pemerintah biar semua urusan masyarakat selesai," kata dia.

Baca Juga:

Analis Politik Paparkan Alasan Anies Sulit Tolak Aksi Reuni 212 di Monas

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada tanggal 5-12 Oktober 2019 dengan pengambilan sampel sebanyak 1000 responden dari 34 provinsi.

Menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dan margin of error sebesar +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.(Knu)

Baca Juga:

Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan

#Habib Rizieq #Rizieq Shihab #Front Pembela Islam #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Monas Kembali Jadi Tuan Rumah Reuni Akbar 212: Prabowo Diundang, Rizieq Shihab Dijadwalkan Datang
Secara khusus, panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Monas Kembali Jadi Tuan Rumah Reuni Akbar 212: Prabowo Diundang, Rizieq Shihab Dijadwalkan Datang
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan