Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 29 November 2019
 Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Survei Parameter Politik Indonesia menyebut mayoritas responden cenderung tidak peduli dengan isu pemulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan, masyarakat yang setuju dengan pemulangan Rizieq ke Indonesia sebanyak 24,6 persen dan yang menolak 19,5 persen. Sisanya tidak menjawab 45,9 persen.

Baca Juga:

Bukan Kegiatan Politik, Polisi Pastikan Reuni 212 Murni Aksi Agama

Kemudian, masyarakat yang berharap pemerintah turut membantu pemulangan Rizieq ke Indonesia sebesar 31,7 persen. Dan yang meminta Rizieq tetap di Arab Saudi 22,6 persen. Sisanya 45,7 persen tidak menjawab.

Rizieq Shihab isu kepulangannya kini
Imam Besar FPI Habib Rizieq. (MP/Widi Hatmoko)

"Orang sudah bosan dengan isu ini," ujar Adi kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (29/11).

Masyarakat menolak pemulangan Rizieq berasal dari pemilih selain Islam yang mendukung Jokowi-Ma’ruf, serta mengaku memilih PDIP, PSI serta PKB.

Yang setuju cenderung pendukung Prabowo-Sandi.

"Yang setuju itu 34,6 persen untuk dipulangkan, mereka mengatakan bahwa Habib Rizieq harus dipulangkan ke Indonesia. Sementara yang mengatakan Habib Rizieq harus tetap di Arab Saudi itu 19,5 persen, sementara yang tidak menjawab itu 45,9 persen," kata Adi.

Responden juga ditanya soal apakah sebaiknya pemerintah ikut membantu proses pemulangan Habib Rizieq. Hasilnya, 31,7 persen responden menginginkan adanya intervensi pemerintah terhadap kepulangan Habib Rizieq.

"Itu artinya diskursus polemik dan titik terang pemulangan Habib Rizieq kalau kita lihat kecenderungan publik saat ini ada, dan ada juga campur tangan dari pemerintah biar semua urusan masyarakat selesai," kata dia.

Baca Juga:

Analis Politik Paparkan Alasan Anies Sulit Tolak Aksi Reuni 212 di Monas

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada tanggal 5-12 Oktober 2019 dengan pengambilan sampel sebanyak 1000 responden dari 34 provinsi.

Menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dan margin of error sebesar +/- 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.(Knu)

Baca Juga:

Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan

#Habib Rizieq #Rizieq Shihab #Front Pembela Islam #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Rizieq Shihab Tantang Prabowo Bubarkan Ormas, Singgung Dugaan Keterlibatan Hercules di Demo 27 Agustus
Rizieq Shihab meminta Presiden Prabowo Subianto membubarkan ormas yang disebutnya beranggotakan preman.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 31 Agustus 2026
Rizieq Shihab Tantang Prabowo Bubarkan Ormas, Singgung Dugaan Keterlibatan Hercules di Demo 27 Agustus
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Kepala KSP Dudung Abdurachman Jawab Tudingan Rizieq Shihab Soal Pembisik Prabowo
Menghadapi situasi global yang penuh tantangan ekonomi dan politik, Kepala KSP mengajak seluruh tokoh bangsa dan pemuka agama untuk menciptakan suasana kondusif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Kepala KSP Dudung Abdurachman Jawab Tudingan Rizieq Shihab Soal Pembisik Prabowo
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Bagikan