Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai KPK seharusnya bisa langsung menjemput paksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono karena telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Haris menilai Pimpinan KPK era Firli Bahuri tidak tegas terhadap tersangka korupsi.
"Buat saya aneh, kenapa tetiba DPO? Wong KPK belum pernah cari, belum pernah geledah, cuma mengandalkan pemanggilan saja. Nurhadi tidak hadir lalu dinyatakan DPO, ke depannya KPK kayak gini sangat disayangkan. Receh banget!" kata Haris saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).
Baca Juga:
Diminta KPK, Kepolisian Segera Buru Eks Sekretaris MA Nurhadi
Haris pun merasa heran dengan respon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporannya mengenai keberadaan Nurhadi. Haris pada Selasa (18/2) kemarin mendatangi KPK untuk memberitahu bahwa Nurhadi berada di salah satu apartemen mewah di Jakarta. Kedua tersangka pengurusan kasus di MA itu merupakan buronan KPK.
"KPK mempersilahkan saya lapor ke KPK. Padahal alamat apartemenya ada di KPK, para penyidik sudah tahu. Buat apa muter-muter suruh saya lapor lagi,"
Eks Koordinator Kontras ini mencurigai adanya modus baru yang dilakukan KPK. Menurutnya pimpinan KPK jilid V sengaja memasukan Nurhadi dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Jadi, sengaja dibuat DPO. Lalu praperadilan, terus diputus bebas," ujar Haris.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menantang Haris Azhar untuk bisa membeberkan secara terbuka keberadaan Nurhadi dan Rezky Herbiyono.
"Tentunya kami berharap Haris Azhar bisa membeberkan secara terbuka, datang lagi ke KPK, sampaikan dimana tempatnya, siapa yang melakukan penjagaan. Sehingga tidak terjadi polemik," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta , Selasa (18/2) malam.
Ali menyebut, penetapan Nurhadi beserta dua orang tersangka lainnya yakni Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto ke dalam DPO telah memenuhi prosedur yang ada di KPK.
"Sudah melalui prosedur hukum yang kami lakukan di KPK dari mulai pemanggilan hingga seterusnya, sampai bantuan penangakapan dan DPO," tegas Ali.
KPK menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto. ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016.
Dalam proses penerbitan DPO, KPK telah mengirimkan surat ke Kapolri pada Selasa, 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut.
Baca Juga:
Respons KPK Soal Sayembara MAKI Cari Harun Masiku Berhadiah Iphone 11
Penerbitan surat DPO dilakukan setelah sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 46 miliar.
Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.
Diketahui Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)
