Hari Pertama PPKM, DPR Kembali Bersidang


Paripurna DPR. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang III tahun 2020-2021, pada Senin (10/1). Pembukaan masa sidang ini, bertepatan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang dimulai hari ini, Senin, 11 sampai -25 Januari 2021
Dalam rapat paripurna nanti juga akan ada peresmian Pengangkatan Antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Gerindra Bimantoro Wiyono.
Rapat paripurna yang akan digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan itu dinyatakan tertutup, sehingga tak dapat diliput langsung oleh wartawan.
Baca Juga:
Pimpinan DPR Yakin PPKM Efektif dan Efisien Turunkan Kasus COVID-19
Berdasarkan keterangan dari Biro Pemberitaan Parlemen, rapat paripurna digelar tertutup untuk mencegah penyebaran virus Corona yang semakin meningkat.
Namun, awak media tetap bisa meiput rapat paripurna melalui siaran langsung yang disediakan Biro Pemberitaan Parlemen.
Sebelumnya, dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Jumat (11/12/2020), Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi COVID.
"Namun penambahan jumlah kasus per hari telah mencetak rekor baru sehingga Pemerintah agar segera melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah penularan Covid-19 dan memperkuat pelaksanaan prokes COVID-19," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Mengenai vaksin COVID-19, kata Puan, bakal memberikan harapan yang besar untuk dapat segera mengakhiri pandemi. Pemerintah diminta DPR melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas mengenai vaksin Covid-19, agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Pemerintah agar memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan layak untuk digunakan,” ungkap alumni Fisip Universitas Indonesia. (Pon)
Baca Juga:
PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
