Harapan KPK untuk Bamsoet yang Kini Jabat Ketua DPR

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Januari 2018
Harapan KPK untuk Bamsoet yang Kini Jabat Ketua DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo resmi dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang kini berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah berharap, di bawah kepemimpinan Bamsoet sinergi antara DPR dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di republik ini dapat ditingkatkan.

"Jadi setelah dilantik ke depan harapannya tentu ada sinergi, ada konsen pada upaya-upaya pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1).

Febri menuturkan, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu mempunyai sejumlah program pencegahan di sektor politik. Karena itu, menurut dia, pencegahan korupsi di sektor politik bisa dilakukan bersama oleh KPK dan DPR.

"Soal pendanaan partai politik, soal kode etik dan tentang kaderisasi di partai politik," tutur Febri.

Diketahui, nama Bamsoet sempat mencuat dalam sidang terdakwa memberikan keterangan palsu pada persidanga kasus e-KTP, Miryam S Haryani. Bamsoet bersama lima anggota DPR disebut mengancam Miryam saat menjadi saksi e-KTP.

Politisi Senayan lainnya yang disebut Miryam yaitu, Aziz Syamsudin, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifudin Sudding. Namun, satu anggota dewan lagi Novel mengaku lupa namanya. Untuk ini, Bamsoet telah membantah mengancam Miryam.

Bamsoet juga menjadi salah satu anggota Fraksi Golkar yang masuk dalam Pansus Hak Angket terhadap KPK. Ide Pansus Hak Angket tersebut muncul dalam rapat kerja antara Komisi III yang ketika itu dipimpin Bamsoet dengan KPK. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pengamat Sebut Penunjukan Bamsoet atas Restu Jokowi

#Bambang Soesatyo #Febri Diansyah #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Respons Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Febrie: Jangan Ada Korban Lain karena Ketergesaan
Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati putusan yang telah dibacakan hakim meski memiliki sejumlah catatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Respons Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Febrie: Jangan Ada Korban Lain karena Ketergesaan
Indonesia
Kubu Eks JAM-Pidsus Febrie Beberkan 40 Aturan yang Dilanggar Kejagung dan Polri
Ketentuan tersebut mencakup berbagai aturan, mulai dari konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KUHAP, KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, hingga aturan internal aparat penegak hukum. 

Dwi Astarini - Senin, 24 Agustus 2026
Kubu Eks JAM-Pidsus Febrie Beberkan 40 Aturan yang Dilanggar Kejagung dan Polri
Indonesia
Bukan Emas 74 Kg, Ini Barang yang Sebenarnya Diminta Kembali Febrie dalam Praperadilan
Kuasa hukum Febrie Adriansyah menegaskan barang yang diminta kembali dalam praperadilan bukan emas 74 kg atau uang, melainkan barang pribadi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Bukan Emas 74 Kg, Ini Barang yang Sebenarnya Diminta Kembali Febrie dalam Praperadilan
Indonesia
Praperadilan Febrie Memanas, Kuasa Hukum Klaim Jawaban Polri Justru Jadi Penguat
Kuasa hukum Febrie Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung justru memperkuat gugatan praperadilan, termasuk soal pemeriksaan dan penyitaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Praperadilan Febrie Memanas, Kuasa Hukum Klaim Jawaban Polri Justru Jadi Penguat
Indonesia
30 Dugaan Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Febrie Versi Kuasa Hukum
Tim hukum Febrie Adriansyah ungkap 30 dugaan pelanggaran prosedural dalam lima aspek utama, termasuk penetapan tersangka TPPU, sprindik gabungan, penggeledahan, dan pencekalan. Praperadilan PN Jaksel wajib diputus dalam tujuh hari.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
30 Dugaan Kesalahan Prosedural Penetapan Tersangka Eks Jampidsus Febrie Versi Kuasa Hukum
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Fenomena no viral no justice menjadi tanda adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional.
Dwi Astarini - Senin, 09 Maret 2026
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Bagikan