Hanura Kubu Daryatmo Serahkan Berkas Hasil Munaslub ke Kemenkumham

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 19 Januari 2018
Hanura Kubu Daryatmo Serahkan Berkas Hasil Munaslub ke Kemenkumham

Partai Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo menyerahkan sejumlah berkas termasuk susunan pengurus baru hasil Munaslub ke Kemenkumham. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo resmi menyerahkan sejumlah berkas termasuk susunan pengurus baru hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura yang digelar pada Kamis (18/1) kemarin, kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami menyerahkan semua berkas-berkas, sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Yang jelas hasil Munaslub semuanya sudah kami serahkan pada pak Menteri," kata Daryatmo di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Jumat (19/1).

Sementara itu, Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan, Kemenkumham bakal segera memproses berkas yang pihaknya daftarkan untuk kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru di bawah Ketua Umum Daryatmo.

"Insyaallah minggu ini sudah diproses, ya. Sudah diteliti. Berita acara dan dinotariskan segala macam," ungkapnya.

Sudding meyakini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan mengeluarkan SK untuk kepengurusan baru partai yang didirikan pada tahun 2006 tersebut. "Ya, nanti kita lihat perkembangannya," katanya.

Lebih lanjut, Suding mengaku telah melakukan komunikasi dengan kubu Oesman Sapta Odang untuk menyusun kepengurusan baru ini. Menurut dia, pihaknya akan mengakomodir kader yang memiliki integritas dan moralitas.

"Ya, 'kan kita sudah buka ruang, kepada mereka-mereka yang ingin bergabung ke Hanura," pungkasnya. (Pon)

Baca berita terkait polemik Hanura lainnya: Hanura Dilanda Konflik, Ini Reaksi Wiranto

#Partai Hanura #Kemenkumham
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg
Sistem pemilu harus terus dievaluasi agar menghasilkan wakil rakyat yang lebih berkualitas.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg
Indonesia
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Besaran angka ambang batas bukan satu-satunya tolok ukur yang menentukan apakah sebuah partai bisa menembus Senayan atau tidak
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Indonesia
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Regulasi baru tersebut menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024 yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian
Indonesia
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
KBLI 2025 ini juga memberikan dua skema kemudahan, yaitu kebijakan konversi otomatis juga penyesuaian manual.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
Indonesia
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, proses penyusunan aturan pelaksana KUHAP baru mencapai 80 persen.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Bagikan