Hanura Kubu Daryatmo Serahkan Berkas Hasil Munaslub ke Kemenkumham
Partai Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo menyerahkan sejumlah berkas termasuk susunan pengurus baru hasil Munaslub ke Kemenkumham. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Partai Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo resmi menyerahkan sejumlah berkas termasuk susunan pengurus baru hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura yang digelar pada Kamis (18/1) kemarin, kepada Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami menyerahkan semua berkas-berkas, sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Yang jelas hasil Munaslub semuanya sudah kami serahkan pada pak Menteri," kata Daryatmo di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Jumat (19/1).
Sementara itu, Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan, Kemenkumham bakal segera memproses berkas yang pihaknya daftarkan untuk kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru di bawah Ketua Umum Daryatmo.
"Insyaallah minggu ini sudah diproses, ya. Sudah diteliti. Berita acara dan dinotariskan segala macam," ungkapnya.
Sudding meyakini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan mengeluarkan SK untuk kepengurusan baru partai yang didirikan pada tahun 2006 tersebut. "Ya, nanti kita lihat perkembangannya," katanya.
Lebih lanjut, Suding mengaku telah melakukan komunikasi dengan kubu Oesman Sapta Odang untuk menyusun kepengurusan baru ini. Menurut dia, pihaknya akan mengakomodir kader yang memiliki integritas dan moralitas.
"Ya, 'kan kita sudah buka ruang, kepada mereka-mereka yang ingin bergabung ke Hanura," pungkasnya. (Pon)
Baca berita terkait polemik Hanura lainnya: Hanura Dilanda Konflik, Ini Reaksi Wiranto
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah di Belanda, Erick Thohir: Bukan Sesuatu yang Spesial