Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua DPP Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo, Rufinus Hutauruk meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tak memperkeruh persoalan yang ada di dalam tubuh partai yang didirikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto itu.
"Ingat Kemenkumham pelayan masyarakat, jangan memperkeruh persoalan yang ada di dalam tubuh partai yang sedang berkonflik. Beliau setuju," kata Rufinus di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (18/1).
Diketahui, Yasonna sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan untuk Hanura kubu Oesman Sapta Odang (Oso).
Menurut dia, setelah dirinya menjelaskan duduk perkara mengenai pengajuan SK Kepengurusan Hanura kubu Oso, yang tak sesuai mekanisme partai, Yasonna kaget.
"Saya jelaskan tadi kepada pak Menteri beliau kaget. Makanya dikatakan (Yasonna), 'tolong nanti jelaskan ini kepada publik supaya kami tidak teraniaya'," jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Yasonna, kata Rufinus, Yasonna mengaku mengeluarkan SK Kepengurusan baru untuk kubu Oso karena ada ada surat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Hanura.
Padahal, lanjut Rufinus, Dewan Kehormatan tidak memiliki otoritas untuk menyatakan pengurus Hanura melakukan pelanggaran. Otoritas tersebut, jelas dia, berada pada Mahkamah Partai.
"Di Partai Hanura tidak bisa Dewan Kehormatan memberikan justifikasi atas sebuah pelanggaran yang dilakukan teman-teman kita di DPD," pungkasnya.
Diketahui, Partai Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo resmi menyerahkan sejumlah berkas termasuk susunan pengurus baru hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura kepada Kementerian Hukum dan HAM hari ini, Jumat (19/1).(Pon)
