Hampir 40 Ribu Napi Bebas Lewat Asimilasi dan Integrasi

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan hampir 40.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dari lembaga pemasyarakatan guna menangkal penyebaran COVID-19.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada 27 Mei 2020, sebanyak 39.976 narapidana telah dibebaskan melalui program tersebut.

"Total data Asimilasi dan Integrasi adalah 39876. Data ini dikumpulkan dari 525 UPT Pemasyarakatan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Sejumlah Eks Napi Asimilasi Diberdayakan Bantu Siskamling Cegah Corona

Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.473 warga binaan dibebaskan melalui proses hak asimilasi. Rinciannya, sebanyak 36.549 dari narapidana dan 934 orang lainnya berstatus warga binaan anak.

Sedangkan 2.403 warga binaan lainnya dibebaskan melalui hak integrasi. "Narapidana sebanyak 2.360, dan anak berjumlah 43," imbuh Rika.

Pembebasan narapidana dan anak itu, telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tertanggal 30 Maret 2020.

Keputusan itu menerangkan, pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan (rutan) dari pandemi Covid-19.

Terkait pembebasan anak melalaui proses asimiliasi, dapat dilakukan untuk narapidana yang sudah menjalani 2/3 dan jatuh pada 31 Desember 2020. Selain itu, ketentuan itu berlaku untuk narapidana anak yang setengah massa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020.

Pembebasan melalui proses asimilasi juga dapat berlaku untuk anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing. Nantinya, surat kepututusan asimilasi akan dikeluarkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Baca Juga:

Hari Raya Waisak, 1.948 Napi Beragama Buddha Diberi Remisi Khusus

Sedangkan proses pembebasan dengan mekanisme integrasi, dapat dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 hukumannya, dan anak yang sudah menjalani setengah massa pidananya.

Pembebasan melalui proses integarsi juga dapat berlaku untuk anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing. Nantinya, usulan pembebasan dapat dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, dan penerbitan surat dilakukan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan. (Pon)