Hambat Kerja KPK, PDIP Dinilai Langgar Hukum

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus mengkritik langkah PDIP yang menyebut ada kesalahan prosedur dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menindak kadernya karena perkara suap.

Menurut Petrus, KPK berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan termasuk melakukan penggeledahaan dan penyegelan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK.

Baca Juga

PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih

Petrus beranggapan, penggeledahan dan Penyegelan yang dilakukan oleh KPK di Kantor DPP PDIP tidak melanggar hukum dan Etika, karena prinsip KUHAP menegaskan tidak semua penggeledahan dan penyitaan wajib memerlukan izin.

"Sebab dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan (pasal 34 ayat (1) KUHAP), yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidik KPK," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (17/1).

Petrus melihat, penolakan PDIP terhadap pelaksaan tugas Penyelidik dan Penyidik KPK itulah yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pelanggar hukum.

"Karena sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara 3 sampai 12 tahun penjara," jelas Petrus.

Petrus melanjutkan, tuduhan PDIP adalah tuduhan yang sangat berlebihan dan tidak berdasar, karena baik KUHAP maupun UU KPK No. 19 Tahun 2019 tidak mensyaratkan izin dimaksud sebagai sesuatu yang mutlak.

"UU justru memberikan pengecualian dimana tidak semua moment penggeledahan dan penyegelan wajib disertai Surat Izin dari pihak yang berwenang seperti Pengadilan Negeri atau Dewan Pengawas bagi Penyelidik atau Penyidik KPK," ungkap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Baca Juga

Tim Hukum PDIP Sampaikan Tujuh Poin Laporan ke Dewas KPK

Petrus menambahkan, dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang menyebut bahwa proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas

Lalu, Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

"Dengan demikian tanpa adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Hasto," kata Petrus.

Sebelumnya, PDIP akan melakukan sejumlah langkah terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2014 yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain menuding telah terjadi kebocoran surat penyelidikan, PDIP juga berupaya melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Mereka membentuk tim hukum untuk menghadapi kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Pembentukan tim hukum itu diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly yang juga merupakan menteri hukum dan HAM. Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail.

Baca Juga

Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum

Pembentukan itu disertai tudingan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPK terkait kasus Wahyu Setiawan. Partai berlogo banteng moncong putih itu menilai, hal tersebut pada akhirnya merugikan PDIP.

Selain kadernya yang terseret, kasus tersebut juga diwarnai upaya penggeledahan ke kantor pusat DPP PDIP oleh penyidik KPK. Upaya pengeledahan kala itu dihalang-halangi sejumlah pihak, termasuk kepolisian, sehingga batal dilakukan. Penggeledahan itu disebut terkait status salah seorang tersangka penyuap dalam kasus itu, Saeful, yang merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Knu)