Hak Angket DPR Terhadap KPK Dinilai Salah Sasaran

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 08 Juli 2017
Hak Angket DPR Terhadap KPK Dinilai Salah Sasaran

Mantan pimpinan KPK menyatakan dukungannya untuk Agus Rahardjo cs. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sejumlah mantan pimpinan KPK menilai bahwa Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah sasaran.

Menurut mereka, langkah tersebut memiliki konflik kepentingan karena banyak anggota Pansus yang diduga korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi e-KTP konteksnya dengan hak angket saya pikir ini (karena) belum paham betul makna dari benturan kepentingan," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7).

"Bagi saya hak angket atau apa pun tidak masalah, tapi ketika ada anggota DPR terlibat reaksinya adalah hak angket, itu adalah kemunduran yang sangat besar. Saya sangat prihatin karena ketidakcerdasan ini membuat kita semua menjadi tidak mengerti apa yang dimaksud mereka. Apakah mereka tidak mengerti atau memang sengaja," tambah Erry Riyana.

Konferensi pers itu dilakukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK yaitu Adnan Pandu Praja, Zulkarnain, Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Chandra M Hamzah serta mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan mantan Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi.

Integritas orang-orang di KPK maupun lembaganya cukup tinggi. Tadi disingung kode etik pedoman perilaku conflict of interest.

"Ada catatan kecil, tapi itu biasa dan tidak substantif, pengelolaan aset bagus oleh Kementerian Keuangan. Harusnya DPR yang perlu diperkuat, malah kajian kami yang lalu untuk DPR ada potensi-potensi penyimpanagan yang harus dibenahi secara internal dan belum ditindaklanjuti," timpal Zulkarnain.

Sementara pimpinan KPK jilid ke-3 Adnan Pandu Praja menilai bahwa hak angket terhadap KPK adalah ironi pemberantasan KPK di dunia.

"Ironisnya di negara ini, anggota DPR yang terhormat malah membuat bangsa ini semakin terpuruk, anomali terhadap kecenderungan dunia. Jangan sampai dunia mencatat nama-nama anggota di pansus. Saya harap mereka berpikir kembali karena anak cucu mereka akan mencatat bahwa ternyata merekalah yang membuat catatan sejarah kita kembali ke masa kegelapan," tegas Adnan Pandu.

Ada 7 fraksi yang mengirimkan anggotanya dalam Pansus hak angket KPK yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem.

Ketua pansus hak angket adalan Agun Gunanjar yang juga disebut dalam dakwaan korupsi e-KTP. Dalam dakwan, Agung Gunandar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menerima sejumlah 1 juta dolar AS.

Sumber: ANTARA

#KPK #Hak Angket #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Bagikan