Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Aktivitas kelompok kriminal di Haiti terus meningkat. Bahkan mereka menyerbu penjara terbesar Haiti yang terletak di Port-au-Prince, pada Minggu (3/3) pagi dan sedikitnya 3.600 narapidana telah berhasil melarikan diri.
Selain itu, berusaha menguasai bandara internasional utama Haiti pada Senin (4/3) dalam serangkaian serangan terbaru, serta akhirnya meminta pemerintahan membubarkan diri.
Baca juga:
Amerika Serikat Awasi Ketat Krisis Haiti Pasca-Pemberlakukan Status Darurat
Kekerasan geng melanda negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yang diperburuk dengan pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021. Berbagai geng kekerasan kini menguasai hingga 80 persen ibu kota Port-au-Prince, dan mereka meneror orang melalui pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan yang tiada akhir.
Kepolisian nasional Haiti memiliki sekitar 9.000 petugas untuk memberikan keamanan bagi lebih dari 11 juta orang.
Pemerintah Haiti pada Kamis (8/3) mengumumkan status darurat yang saat ini diberlakukan di wilayah ibu kota diperpanjang hingga awal April menyusul terjadinya serangan geng bersenjata di kota Port-au-Prince.
"Keadaan darurat keamanan diumumkan di seluruh Departemen Ouest sampai satu bulan ke depan yang dimulai pada Kamis, 7 Maret sampai Rabu, 3 April 2024,” demikian menurut pernyataan di jurnal resmi Le Moniteur.
Pemerintah sementara negara Karibia itu mengatakan, pembatasan jam malam yang berlaku selama akhir pekan akan tetap berlaku sampai 11 Maret, mulai pukul 6 sore sampai 5 pagi waktu setempat.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan ketertiban sekaligus membantu pemerintah “kembali mengendalikan situasi” di wilayah yang menjadi lokasi geng bersenjata yang kerap menyerang kantor polisi, bandara, dan rumah sakit.
Pimpinan geng tersebut menuntut Perdana Menteri Haiti Ariel Henry untuk mundur. Di mana, Hendry yang saat ini berada di Puerto Riko, telah memerintah Haiti sejak Juli 2021 ketika Presiden saat itu Jovenel Moise dibunuh di rumahnya.
PM Henry dikabarkan mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mundur dan memajukan pemilu, meski juru bicara Gedung Putih pada Rabu membantah kabar tersebut.
Amerika Serikat pada Senin mengatakan pemerintahnya "mengawasi ketat" situasi di Haiti di tengah peningkatan kekerasan setelah komplotan bersenjata menyerbu penjara terbesar negara itu akhir pekan ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Matthew Miller mengatakan AS mengutuk upaya komplotan-komplotan tersebut untuk semakin mengacaukan dan mengambil alih Haiti.
"Kami memahami bahwa Perdana Menteri akan kembali ke negaranya, kami pikir penting baginya untuk diizinkan melakukannya,” kata Miller kepada wartawan dikutip Antara.
Baca juga:
Mulai Terjadi Pembunuhan Acak, KBRI Siapkan Strategi Evakuasi WNI di Haiti
