Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Sosial Idrus Marham langsung meninggalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta usai mendengarkan pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto.
Ketika ditanya awak media, mantan Sekjen Partai Golkar itu menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim terkait pledoi yang dibacakan oleh mantan Ketua DPR itu.
"Ya sudah silakan majelis hakim saja, dia (Setya Novanto) punya hak untuk menyampaikan dan majelis hakim punya kewenangan untuk memutus," kata Idrus.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu telah membacakan puluhan lembar kertas pledoi di hadapan majelis hakim. Idrus pun meminta majelis hakim dapat memutus dengan adil perkara yang menjerat koleganya tersebut.
"Tinggal majelis hakim mengambil keputusan dan permintaanya tadi, supaya majelis hakim mengambil keputusan seadil-adilnya," ujar Idrus.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Setnov pidana penjara selama 16 tahun. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP.
JPU KPK meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan terhadap Setnov.
Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah US$ 7,435 juta.
JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan lainnya terhadap Setnov. Pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak setelah menjalani masa pemidanaan.
Diketahui, Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$ 7,3 juta. Uang itu sebagai jatah lantaran Setnov telah membantu pemulusan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
Selain uang, Setnov juga mendapat jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem. Jam seharga miliaran rupiah itu diberikan saat hari ulang tahun Setnov, pada November 2012 lalu.
Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tangis Setnov Pecah Saat Mengenang Pengalaman Jadi Sopir dan Pembantu
