Eddy Flo
MerahPutih.Com - Massa dari sejumlah elemen menggelar aksi 287 guna menuntut pembatalan Perppu Ormas yang beberapa waktu lalu diteken Presiden Jokowi.
Aksi 287 menentang Perppu Ormas yang dianggap memberangus kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat di depan umum. Apalagi pasca diberlakukan Perpppu Nomor 2 Tahun 2017 itu telah menyebabkan HTI sebagai ormas pertama yang dibubarkan pemerintah.
Menggapai tuntutan massa Aksi 287. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapapun yang datang ke MK, termasuk dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi.
"Namun yang pasti, sikap MK sesuai dan dalam koridor kewenangan konstitusionalnya, tidak boleh lebih," ujar Fajar di Gedung MK Jakarta, Jumat (28/7).
Hal ini dikatakan oleh Fajar menanggapi aksi 287 yang digelar oleh Presidium Alumni aksi "212" yang menolak Perppu 2 Tahun 2017 yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di depan Gedung MK.
Presidium Alumni "212" ini sebelumnya menyatakan akan mengawal sejumlah ormas yang akan mengajukan uji materi Perppu Ormas di MK.
"Nah, apalagi Perppu Ormas ini sudah masuk menjadi perkara, maka MK di sini harus menjaga kehati-hatiannya," kata Fajar.
Fajar sebagiman dilansir Antara, menegaskan bahwa apapun yang muncul dari luar persidangan, tidak akan berpengaruh terhadap penanganan perkara di MK, termasuk uji materi Perppu Ormas.
"MK tidak bisa diintervensi oleh opini publik atau desakan dari luar persidangan, MK tetap akan menjaga independensinya," tegas Fajar.
MK juga berharap bila ada pihak-pihak yang ingin terlibat dalam memengaruhi pertimbangan putusan kelak, supaya dapat mengambil jalur-jalur konstitusional.(*)
