Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PERPECAHAN koalisi pemerintahan Filipina yang semakin memburuk. Setelah melontarkan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Filipina, kini Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengaku siap menghadapi tuntutan pemakzulan.
The Manila Times, dikutip ANTARA, menyebut Duterte kini menghadapi dua tuntutan pemakzulan sekaligus di DPR Filipina. "Memang sebaiknya ada perkara pemakzulan seperti ini sehingga kami bisa menjawab secara layak apa pun yang dituduhkan karena prosesnya sendiri secara jelas diatur dalam undang-undang," ucap Duterte dalam sebuah wawancara televisi.
Menurut undang-undang Filipina, anggota parlemen maupun masyarakat umum dapat mengajukan usul pemakzulan, tapi usul yang dimulai dari masyarakat harus mendapat dukungan dari anggota parlemen. Dua usulan yang disampaikan pada 2 dan 4 Desember tersebut menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana di Kantor Wakil Presiden Filipina.
Meski demikian, konstitusi Filipina menyatakan persetujuan dari setidaknya sepertiga anggota DPR Filipina diperlukan supaya proses pemakzulan dilanjutkan ke proses pengadilan di Senat. Duterte telah menghadapi sejumlah tuntutan hukum sejak bulan lalu setelah diduga mengancam membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr beserta istri dan sepupunya, yang merupakan seorang Ketua DPR, apabila dirinya terbunuh.
Baca juga:
Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Ancam Bunuh Presiden
Wapres Duterte mangkir dari pemanggilan kedua oleh badan penyidik Filipina yang hendak memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukannya pada Rabu (11/12).
Sementara itu, komite gabungan DPR Filipina memutuskan menolak mengembalikan pemotongan dana sebesar 1,3 miliar peso (Rp 355,5 miliar) sebagaimana permintaan pendanaan yang diajukan Kantor Wakil Presiden untuk 2025.
Meski keduanya maju sebagai pasangan calon presiden dan wapres dalam Pemilu 2022 dan terpilih untuk masa jabatan enam tahun, Ferdinand Marcos dan Sara Duterte justru mengalami pecah kongsi di tengah jalan.
Keretakan antarkedua pemimpin tersebut semakin mencolok dalam beberapa bulan terakhir sehingga memicu mundurnya Duterte sebagai menteri pendidikan pada Juni lalu.(*)
Baca juga:
