Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo untuk “menumpas habis” kelompok bersenjata di Papua tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, menuai kecaman.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan pernyataan Ketua MPR yang berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.
Hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.
Baca Juga
"Mengesampingkan hak asasi manusia itu bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga inkonstitusional," kata Usman dalam keteranganya, Selasa (27/4).
Usman mendesak negara untuk menegakkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di sana.
"Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan warga masyarakat dan juga aparat negara," jelas Usman.
Ia meminta negara harus belajar dari pengalaman Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Kebijakan apapun yang diputuskan harus menghormati hak asasi manusia. Termasuk rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris.
"Itu harus dibatalkan karena tidak sesuai prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD Negara Republika Indonesia," papar Usman.
Ia menambahkan, tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap diproses dengan pendekatan hukum yang dilakukan secara efektif, imparsial, terbuka dan memenuhi asas peradilan yang adil (fair trial). Tentu saja dengan tetap menghindari penggunaan hukuman mati.
Berdasarkan catatan Amnesty, sejak Februari 2018 sampai Desember 2020 ada setidaknya 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 80 korban.
"Kami meyakini bahwa hak asasi manusia haruslah selalu dijunjung tinggi oleh negara," harap Usman.
Baca Juga
DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB
Sekedar informasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya menanggapi tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha.
Bamsoet meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. "Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian," kata Bamsoet. (Knu)
