Habib Rizieq Diperiksa Intelijen Arab Saudi, Begini Reaksi Polri

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 07 November 2018
Habib Rizieq Diperiksa Intelijen Arab Saudi, Begini Reaksi Polri

Habib Rizieq Shihab

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lepas tangan terkait pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh intelejen Arab Saudi.

Rizieq diperiksa karena memasang bendera berkalimat Tauhid di kediamannya di Mekkah. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, pentolan gerakan 212 itu akhir dibebaskan dengan jaminan dari KJRI Jeddah.

Melihat kasus tersebut, Polri tak dapat mengambil tindakan apapun. Sebab, yang berhak menangani terhadap pemeriksaan Rizieq itu, adalah tugas Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI).

Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). (MP/Dery Ridwansyah)

"Itu domain Kemenlu yang paling mengetahui apa yang terjadi terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana, atau apapun di suatu negara," kata Karopenmas Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol, Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).

Polri, kata Dedi, tak dapat mencampuri urusan hukum di luar negeri, meski yang terlibat kasus hukum itu adalah warga negara Indonesia (WNI). Pasalnya, yang dapat mengambil langkah dalam kasus pemeriksaan Rizieq di Arab Saudi tersebut adalah pihak Kementerian Luar Negeri

"Kemenlu yang paling dominan, yang paling berkompeten untuk itu, yang mengassessment sebenarnya Kemenlu. Tentunya akan ikut berkoordinasi dengan pihak sana," tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mendengar kabar pemanggilan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) oleh aparat keamanan di Mekkah sejak Senin (5/11) lalu. Menlu Retno Marsudi juga telah melakukan komunikasi untuk memastikan informasi tersebut.

Habib Rizieq berorasi saat Aksi 212 jilid II. (MP/Dery Ridwansah)

"Diketahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstremis pada dinding bagian belakang rumah MRS. Pada saat tersebut, sempat dilakukan pemeriksaan singkat terhadap MRS oleh kepolisian Mekah," tutur Maftuh melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/11).

Berita ini merupakan laporan Gomes Roberto, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Baca juga berita terkait dalam artikel: Habib Rizieq 24 Jam Diperiksa Intelijen Saudi, Bebas Dijamin KJRI

#Polri #Habib Rizieq
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan