Guru Besar Unair Prediksi Gugatan Presidential Treshold 0 Persen Bakal Ditolak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 29 Desember 2021
Guru Besar Unair Prediksi Gugatan Presidential Treshold 0 Persen Bakal Ditolak

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Isu pencalonan presiden selalu menjadi perbincangan menarik. Isu ini kian mengemuka seiring perdebatan mengenai Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair), Prof Kacung Marijan justru menilai Presidential Treshold 0 persen berpotensi membuat pemerintah tidak stabil jika dilihat dari demokrasi post elektoral. Selain itu, proses pembuatan dan implementasi kebijakan juga tidak akan efisien dan efektif.

Baca Juga:

Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

"Coba bayangkan, akan ada Presiden yang tidak punya basis dukungan di Parlemen. Tentu Presiden itu akan kesulitan di dalam menjalankan pemerintahan," tegas Prof Kacung dalam keterangannya kepada Merahputih.com, Rabu (29/12).

Gedung MK. (Foto: Antara)
Gedung MK. (Foto: Antara)

Menurut dia, ketika tidak memiliki dukungan di parlemen, maka yang akan terjadi adalah Presiden akan menjadi bulan-bulanan oleh Parlemen.

Dia juga mengatakan bahwa ketentuan PT diatur dalam UU Pemilu, dan hal itu tergantung para pembuat UU di DPR. "Jadi secara politik ya itu kebijakan DPR," terangnya.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Buka Suara Soal Presidential Threshold

Prof Kacung menegaskan, bangunan demokrasi itu tidak hanya elektoral, tapi juga post elektoral. Demokrasi juga butuh stabiltas.

"Menurut saya, dalam sistem banyak partai saat ini, threshold masih penting," tegas dia lagi.

Dia pun memprediksi gugatan Presidential Treshold 0 persen di MK akan ditolak. "Menurut saya ditolak. Berkali-kali ditolak," pungkasnya. (Ayu)

#Presidential Threshold
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul
Bamsoet menilai dihapusnya Presidential Threshold akan membawa implikasi komplek bagi politik Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Januari 2025
Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul
Indonesia
Konsekuensi Penghapusan Ambang Batas Capres, Presiden Tak Punya ‘Beking’ di DPR
Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menyebut bahwa putusan MK itu juga punya nilai plus.
Frengky Aruan - Selasa, 07 Januari 2025
Konsekuensi Penghapusan Ambang Batas Capres, Presiden Tak Punya ‘Beking’ di DPR
Indonesia
Presidential Threshold Dihapus, Partai Politik Harus Segera Berbenah
Partai politik, terutama non-parlemen, perlu bersiap dari sekarang agar lolos menjadi partai politik peserta pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus, Partai Politik Harus Segera Berbenah
Indonesia
MK Hapus Presidential Threshold, Pemerintah dan DPR Didorong Segera Revisi UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi memutuskan penghapusan presidential threshold pada Kamis, 2 Januari 2025, melalui putusan No.62/PUU-XXII/2024
Angga Yudha Pratama - Minggu, 05 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, Pemerintah dan DPR Didorong Segera Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Jangan Bermanuver Mengingkari Putusan Penghapusan Presidential Threshold
Putusan itu sekaligus mengembalikan makna presidential threshold sesuai Pasal 6 UUD NRI 1945 sebagai syarat keterpilihan bukan ambang batas minimal persentase 20 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 04 Januari 2025
DPR Jangan Bermanuver Mengingkari Putusan Penghapusan Presidential Threshold
Indonesia
Gerindra Hormati Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Partai Gerindra buka suara perihal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan permohonan uji materi terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Frengky Aruan - Jumat, 03 Januari 2025
Gerindra Hormati Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Indonesia
MPR: Sudah Seharusnya Pemilihan Presiden Tidak Dihalangi Ambang Batas
Rakyat sebagai pemilih akan semakin selektif
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Januari 2025
MPR: Sudah Seharusnya Pemilihan Presiden Tidak Dihalangi Ambang Batas
Indonesia
PKB Sebut Putusan MK akan Memicu Kontroversi
PKB bakal mencermati putusan tersebut dan mempersiapkan langkah yang perlu diambil untuk menyambut kontestasi politik ke depan.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Januari 2025
PKB Sebut Putusan MK akan Memicu Kontroversi
Indonesia
MK Hapus Presidential Threshold, PAN: Sejak Awal Menghendaki Nol Persen
Ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk diusung oleh partai politik untuk maju di dalam kontestasi pilpres
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, PAN: Sejak Awal Menghendaki Nol Persen
Indonesia
Presidential Threshold Dihapus MK, Menteri Hukum: Tidak Sebutkan Waktu Berlaku Putusan
Pemerintah dan parlemen juga akan membahas putusan tersebut dalam perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus MK, Menteri Hukum: Tidak Sebutkan Waktu Berlaku Putusan
Bagikan