Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana

Luncuran awan panas Gunung Semeru saat erupsi pada Rabu (19/11/2025) sore. (ANTARA/HO-BPBD Lumajang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi perhatian banyak kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak pemerintah bergerak cepat melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat di sekitar Gunung Tertinggi di Pulau Jawa Tersebut.

“Erupsi Semeru ini harus segera ditangani dampaknya oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Pendirian posko pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga harus dilakukan segera,” ujar Mahdalena, Kamis (20/11).

Ia menjelaskan, fenomena erupsi gunung berapi termasuk yang saat ini terjadi di Gunung Semeru memiliki dampak besar.

Menurutnya, erupsi bisa berlangsung dalam kurun waktu lama yang membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa.

Baca juga:

Gunung Semeru Catat 32 Kali Gempa hingga Hari ini, Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Sekitar Lokasi

“Situasi ini harus diantisipasi agar berbagai dampak negatif bencana tidak memunculkan banyak korban jiwa,” katanya.

Mahdalena menegaskan, pemerintah harus melakukan pendataan rinci terhadap seluruh kawasan terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Ia juga meminta pemerintah menyediakan fasilitas air bersih, kebutuhan pangan, serta layanan darurat lainnya bagi masyarakat terdampak.

Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025) pukul 16.00 WIB. Status gunung tersebut dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level IV (Awas).

Baca juga:

Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Basarnas hingga TNI/Polri Dikerahkan ke Sejumlah Titik untuk Percepat Evakuasi Korban

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari puncak, serta menghindari kawasan selatan–tenggara hingga jarak 20 kilometer.

“Kami meminta pemerintah mengawasi secara ketat agar masyarakat tidak memasuki zona berbahaya. Kita tentu tidak ingin ada korban akibat erupsi Semeru. Karena itu, tindakan cepat, terukur, dan taktis sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Mahdalena juga meminta pemerintah memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali bagi warga terdampak.

"Jika ada warga yang terluka dan perlu dirawat, pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara optimal. Jangan ada satu pun korban yang tidak mendapatkan perawatan,” katanya.

Baca juga:

300 Orang Mengungsi akibat Erupsi Gunung Semeru, BNPB Pastikan Belum Ada Korban Jiwa

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu turut menekankan pentingnya distribusi masker kepada pengungsi untuk melindungi mereka dari paparan abu vulkanik.

“Penyediaan masker sangat penting agar masyarakat tidak semakin terdampak abu vulkanik. Pemerintah harus membagikannya secara merata dan memastikan masker tersebut benar-benar digunakan,” tutupnya. (Pon)

#Gunung Semeru #Erupsi Semeru #DPR RI #Bencana Alam
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - 2 jam, 4 menit lalu
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
3 Gunung Api di Indonesia Berstatus Siaga, BNPB Minta Warga Hindari Zona Bahaya
BNPB mengingatkan bahaya Gunung Anak Krakatau, Merapi, dan Semeru yang berstatus Level III atau Siaga. Simak radius larangan aktivitasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
3 Gunung Api di Indonesia Berstatus Siaga, BNPB Minta Warga Hindari Zona Bahaya
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan