Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana

Luncuran awan panas Gunung Semeru saat erupsi pada Rabu (19/11/2025) sore. (ANTARA/HO-BPBD Lumajang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi perhatian banyak kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak pemerintah bergerak cepat melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat di sekitar Gunung Tertinggi di Pulau Jawa Tersebut.

“Erupsi Semeru ini harus segera ditangani dampaknya oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Pendirian posko pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga harus dilakukan segera,” ujar Mahdalena, Kamis (20/11).

Ia menjelaskan, fenomena erupsi gunung berapi termasuk yang saat ini terjadi di Gunung Semeru memiliki dampak besar.

Menurutnya, erupsi bisa berlangsung dalam kurun waktu lama yang membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa.

Baca juga:

Gunung Semeru Catat 32 Kali Gempa hingga Hari ini, Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Sekitar Lokasi

“Situasi ini harus diantisipasi agar berbagai dampak negatif bencana tidak memunculkan banyak korban jiwa,” katanya.

Mahdalena menegaskan, pemerintah harus melakukan pendataan rinci terhadap seluruh kawasan terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Ia juga meminta pemerintah menyediakan fasilitas air bersih, kebutuhan pangan, serta layanan darurat lainnya bagi masyarakat terdampak.

Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025) pukul 16.00 WIB. Status gunung tersebut dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level IV (Awas).

Baca juga:

Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Basarnas hingga TNI/Polri Dikerahkan ke Sejumlah Titik untuk Percepat Evakuasi Korban

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari puncak, serta menghindari kawasan selatan–tenggara hingga jarak 20 kilometer.

“Kami meminta pemerintah mengawasi secara ketat agar masyarakat tidak memasuki zona berbahaya. Kita tentu tidak ingin ada korban akibat erupsi Semeru. Karena itu, tindakan cepat, terukur, dan taktis sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Mahdalena juga meminta pemerintah memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali bagi warga terdampak.

"Jika ada warga yang terluka dan perlu dirawat, pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara optimal. Jangan ada satu pun korban yang tidak mendapatkan perawatan,” katanya.

Baca juga:

300 Orang Mengungsi akibat Erupsi Gunung Semeru, BNPB Pastikan Belum Ada Korban Jiwa

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu turut menekankan pentingnya distribusi masker kepada pengungsi untuk melindungi mereka dari paparan abu vulkanik.

“Penyediaan masker sangat penting agar masyarakat tidak semakin terdampak abu vulkanik. Pemerintah harus membagikannya secara merata dan memastikan masker tersebut benar-benar digunakan,” tutupnya. (Pon)

#Gunung Semeru #Erupsi Semeru #DPR RI #Bencana Alam
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Wilayah Kabupaten Banggai
pusat gempa itu berada di laut pada kedalaman 91 kilometer sebelah timur laut Pulau Puah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Wilayah Kabupaten Banggai
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan