Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana

Luncuran awan panas Gunung Semeru saat erupsi pada Rabu (19/11/2025) sore. (ANTARA/HO-BPBD Lumajang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur menjadi perhatian banyak kalangan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, mendesak pemerintah bergerak cepat melakukan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat di sekitar Gunung Tertinggi di Pulau Jawa Tersebut.

“Erupsi Semeru ini harus segera ditangani dampaknya oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Pendirian posko pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga harus dilakukan segera,” ujar Mahdalena, Kamis (20/11).

Ia menjelaskan, fenomena erupsi gunung berapi termasuk yang saat ini terjadi di Gunung Semeru memiliki dampak besar.

Menurutnya, erupsi bisa berlangsung dalam kurun waktu lama yang membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa.

Baca juga:

Gunung Semeru Catat 32 Kali Gempa hingga Hari ini, Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Sekitar Lokasi

“Situasi ini harus diantisipasi agar berbagai dampak negatif bencana tidak memunculkan banyak korban jiwa,” katanya.

Mahdalena menegaskan, pemerintah harus melakukan pendataan rinci terhadap seluruh kawasan terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Ia juga meminta pemerintah menyediakan fasilitas air bersih, kebutuhan pangan, serta layanan darurat lainnya bagi masyarakat terdampak.

Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025) pukul 16.00 WIB. Status gunung tersebut dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level IV (Awas).

Baca juga:

Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Basarnas hingga TNI/Polri Dikerahkan ke Sejumlah Titik untuk Percepat Evakuasi Korban

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari puncak, serta menghindari kawasan selatan–tenggara hingga jarak 20 kilometer.

“Kami meminta pemerintah mengawasi secara ketat agar masyarakat tidak memasuki zona berbahaya. Kita tentu tidak ingin ada korban akibat erupsi Semeru. Karena itu, tindakan cepat, terukur, dan taktis sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Mahdalena juga meminta pemerintah memberikan bantuan dan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali bagi warga terdampak.

"Jika ada warga yang terluka dan perlu dirawat, pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara optimal. Jangan ada satu pun korban yang tidak mendapatkan perawatan,” katanya.

Baca juga:

300 Orang Mengungsi akibat Erupsi Gunung Semeru, BNPB Pastikan Belum Ada Korban Jiwa

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu turut menekankan pentingnya distribusi masker kepada pengungsi untuk melindungi mereka dari paparan abu vulkanik.

“Penyediaan masker sangat penting agar masyarakat tidak semakin terdampak abu vulkanik. Pemerintah harus membagikannya secara merata dan memastikan masker tersebut benar-benar digunakan,” tutupnya. (Pon)

#Gunung Semeru #Erupsi Semeru #DPR RI #Bencana Alam
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Banjir Bandang Solok Tewaskan Warga, 1 Jasad Ditemukan Lainnya Masih Dicari
Banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Solok. Satu korban ditemukan meninggal dunia, tim SAR masih mencari korban hilang lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Banjir Bandang Solok Tewaskan Warga, 1 Jasad Ditemukan Lainnya Masih Dicari
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan