Gunakan Saldo Anggaran Lebih, Pembiayaan Hutang Indonesia Turun 20 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 September 2021
Gunakan Saldo Anggaran Lebih, Pembiayaan Hutang Indonesia Turun 20 Persen

Ilustrasi rupiah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi pembiayaan hutang pada Agustus 2021 menurun 20,5 persen menjadi Rp 550,6 triliun dibanding Agustus 2020 sebesar Rp 692,3 triliun, karena adanya penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan penurunan realisasi pembiayaan utang yakni penyesuaian investasi, kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III, serta proyeksi penyesuaian defisit APBN.

Baca Juga:

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang



Tercatat, realisasi pembiayaan pada Agustus 2021 mencapai 46,8 persen dari target Rp 1.777,4 triliun dalam Undang-Undang (UU) APBN 2021. Realisasi pembiayaan hutang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 567,4 triliun dan pinjaman neto minus Rp 16,8 triliun.

"Kinerja pasar SBN kian membaik dengan imbal hasil atau yield yang relatif terjaga, seiring dengan adanya SKB III," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (23/9).

Ia memerinci, sejak Januari hingga 15 September 2021, bank sentral telah membeli SBN sebesar Rp 139,8 triliun yang berupa Surat Utang Negara (SUN) Rp95,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 44,25 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)


Pemerintah, kata ia, terus mengupayakan diversifikasi SUN, salah satunya dengan penerbitan perdana Sustainable Development Goals (SDGs) bond senilai 500 juta euro dengan spread terhadap Mid-Swaps terendah untuk SUN denominasi euro dengan tenor 12 tahun.

Selain itu telah diterbitkan pula global bonds dalam rangka liability management senilai total UDS 1,16 miliar dolar AS, sebagai upaya diversifikasi sumber pembiayaan dan mewujudkan efisiensi portofolio utang pemerintah.

"Hal ini menggambarkan kami terus hati-hati. APBN tertekan keras, tapi juga harus bekerja luar biasa keras melalui pembiayaan," kata Sri. (Asp)

Baca Juga:

Saat Satgas Mulai Menagih Hutang Para Obligator BLBI

#Utang Negara #Utang Pemerintah #Surat Utang Negara #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
KPK menggelar OTT di Depok terkait dugaan suap sengketa lahan di PN Depok. Ketua dan wakil ketua PN Depok serta direktur PT Karabha Digdaya ikut diamankan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
PT Karabha Digdaya Milik Kemenkeu Terseret Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Penawaran masuk terhadap Surat Utang Negara pada awal Februari ini tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 76,59 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Indonesia
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Ketika ditanya siapa yang bakal menggantikan Iman, Purbaya mengaku bakal menghormati prosedur organisasi BEI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Indonesia
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Menkeu mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Indonesia
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Sistem Coretax tidak mengalami masalah dalam kondisi normal atau trafiknya sedang sepi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Indonesia
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Thomas sebelumnya sudah beberapa kali menyambangi BI dalam Rapat Dewan Gubernur (BI).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Indonesia
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat pengganti Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Bagikan