Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pakar Hukum yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menilai Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mendiskuakifikasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Alasannya, PHPU yang diajukan dengan tujuh Petitum secara alternatif dimaksud sama sekali tidak menggambarkan secara formil dan materil substansi sengketa PHPU.
BACA JUGA: Jadwal dan Tahapan Sidang Sengketa Pemilu di MK
"Khususnya tentang hasil penghitungan Slsuara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon yang memuat uraian Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon dengan Penghitungan Suara yang salah yang sudah ditetapkan oleh KPU RI atau Termohon," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (13/6).
Dalam kenyataannya, BPN Prabowo-Sandi justru mengangkat isu-isu pelanggaran yang menurutnya terjadi selama tahapan-tahapan Proses Pemilu 2019 dan meminta agar MK memeriksa dan mengadili dengan putusan yang mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
"Padahal UU Pemilu dan UU MK sudah mengatribusikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pelanggaran dan Proses Pemilu pada BAWASLU, KPU, GAKUMDU, PTUN dan MA, sedangkan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Pemilu sepenuhnya menjadi wewenang MK secara 'dominus litis'," jelas dia.
BPN Prabowo-Sandi juga mengajukan Permohonan PHPU yang berisi perbaikan terhadap Permohonan PHPU tertanggal 24 Mei 2019.
"Perbaikan Permohonan PHPU yang diajukan Paslon Nomor Urut tanpa penjelasan bagian mana dari butir-butir Permohonan PHPU yang didaftarkan pada tanggal 24 Mei 2019 yang diperbaiki dan butir-butir mana yang tetap dipertahanka," beber dia.
"Dengan demikian, format dan substansi Permohonan PHPU versi perbaikan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019, harus dinyatakan sebagai Permohonan PHPU baru yang didaftarkan setelah lewat dari batas waktu 3 x 24 jam," jelas Petrus.
BACA JUGA: Wajibkah Capres dan Cawapres Hadir di Sidang PHPU?
Petrus menganggap, sikap Kepaniteraan MK yang menyatakan hanya dijadikan sebagai lampiran dalam Permohonan PHPU tanggal 24 Mei hal itu merupakan sinyal kuat bahwa MK melihat Paslon Nomor Urut 02 tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menempuh upaya hukum ke MK.
"Karena sejak awal konsepnya adalah menggunakan kekuatan people power guna kendapatkan kekuasaan dengan mengabaikan mekanisme konstitusional ke MK. Ketidak seriusan itu pulalah mengakibatkan Permohonan PHPU yang dibuatpun amburadul dan formalistis, oleh karenanya sangat beralasan untuk didiskualifikasi pada sidang tanggal 14 Juni," tutup Petrus. (Knu)
