Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Papua angkat suara soal kebijakan pemerintah pusat yang telah resmi menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris.
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada pemerintah pusat dan DPR agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris.
"Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memerhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (30/4).
Baca Juga:
Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua
Lukas juga meminta pemerintah pusat untuk tidak sendirian dalam menentukan KKB sebagai organisasi teroris.
Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi.
Tentunya bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.
Lukas mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya.
Seperti jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.
"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," imbuh Lukas Enembe.
Lukas berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua. Terutama mereka yang berada di perantauan.
"Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan," sebut Lukas.
Baca Juga:
Lukas pun memastikan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI.
"Sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," jelas Lukas.
Sebelumnya, Menteri Polhukam Mahfud MD mengumumkan KKB masuk dalam kategori teroris.
Para anggota KKB pun akan masuk dalam DPO teroris.
Mahfud menyatakan, Polri, BIN dan TNI telah diintruksikan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur menurut hukum.
Namun, dia tetap berpesan jangan sampai menyasar masyarakat sipil di Papua. (Knu)
Baca Juga:
