Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun. Nurdin dinilai hakim terbukti menerima suap sebesar Rp45 juta serta SGD11.000 dan gratifikasi Rp4,2 miliar.
"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/4).
Baca Juga:
Nurdin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4.228.500.000. Apabila uang pengganti itu tak mampu dibayarkan maka dikenakan hukuman dengan kurungan 6 bulan penjara.
Selain pidana pokok, Nurdin juga divonis hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokoknya. "Pencabutan hak politik selama 5 tahun," ujar Yanto.
Dalam pertimbangannya, untuk hal yang memberatkan, Nurdin sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Bahkan selama menjalani proses hukum tidak mengakui perbuatannya.
"Hal yang meringankan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum," tutup Hakim Yanto.
Nurdin terbukti melanggar dakwaan kesatu pertama pasal 12 ayat (1) a UU tipikor jo pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor Vonis terhadap Nurdin lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntutnya dengan hukuman 6 tahun lenjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. (Pon)
Baca Juga:
KPK Geledah Kantor BPKAD dan Bappelitbang Kepri Terkait Suap Izin Reklamasi
