Gubernur Kalimantan Barat Buka-bukaan Soal Kerusakan Alam Penyebab Banjir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 18 November 2021
Gubernur Kalimantan Barat Buka-bukaan Soal Kerusakan Alam Penyebab Banjir

Gubernur Kalbar Sutarmidji (Antara/Nastassja Defelia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Banjir di Kalimantan Barat menjadi perhatian banyak pihak. Selain banjir menggenang sudah berpekan-pekan, juga karena ada kerusakan alam yang diduga menjadi penyebab utamanya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan kondisi terkini banjir di Kabupaten Sintang dan sekitarnya kepada Presiden Joko Widodo, saat menerima bantuan banjir dari Presiden Republik Indonesia (RI), secara virtual, Rabu (17/11).

"Apa yang disampaikan Pak Presiden tentang penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Sintang yang dikarenakan kerusakan alam itu memang benar, di mana kondisi alam kita saat ini memang banyak yang sudah rusak. Sebagian dikarenakan penebangan hutan dan beberapa aktivitas perkebunan dan pertambangan," kata Sutarmidji.

Baca Juga:

Kepala BNPB Temukan Kerusakan Alam Faktor Pemicu Banjir di Kalimantan Barat

Sutarmidji memaparkan, sebagian besar perusahaan memanfaatkan kayu, tapi setelah ditebang habis lalu dibiarkan begitu saja.

"Walaupun bisa menambah pemasukan negara tetapi tidak memadai. Karena setelah mereka menebang habis hutan tidak ada penanaman kembali pohon," ungkapnya, dikutip Antara.

Tidak adanya reboisasi inilah yang menyebabkan kurang menyerapnya air, hujan terus-menerus menyebabkan air langsung mengalir menuju sungai.

Di sungai, lanjutnya, harus memproses pengaliran sampai ke laut, saat proses panjang terjadi hujan juga terus menerpa Kabupaten Sintang dan sekitarnya.

"Saat air hujan turun alam sudah mengaturnya, berawal dari air jatuh ke daun lalu diserap ke dalam tanah. Kalau sekarang jatuh tapi tidak menyerap dan langsung mengalir ke sungai, daya tampung sungai ini kan terbatas akhirnya tidak terkendali dan terjadilah banjir," katanya.

Baca Juga:

BNPB Sebut 10.520 Rumah Warga Sanggau Masih Terendam Banjir

Ia juga menjelaskan 30 tahun yang lalu, awalnya masyarakat bermain di plywood sehingga Hak Pengusaha Hutan (HPH) lebih banyak dari luas Kalbar, setelah hasil hutan menurun mereka beralih menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Dulu saya meneliti tentang HPH saat tahun 90-an, ternyata jumlah total HPH lebih banyak dibandingkan luas Kalbar, lalu plywood sisa sedikit dan mereka beralih menjadi HTI," kata Sutarmidji.

Ia menambahkan, harusnya pemerintah daerah (pemda) tegas dalam memberikan aturan.

"Silahkan menanam sawit tetapi ekosistem harus dijaga dan pemda juga harus tegas saat memberikan aturan. Lahan yang tidak ditanam sawit harusnya ditanam pohon," katanya.

Di sekitar perkebunan sawit, pohon yang tinggi menyerap air harus ditanam agar tidak langsung mengalir dan menumpuk di sungai.

"Sawit itu 70 cm ke bawah baru bisa menyerap air, maka disekitarnya harus menanam pohon yang habitatnya ada di Kalbar seperti pohon tengkawang, kratom, dan lain-lain. Karena dapat menahan banjir," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Wagub DKI Singgung Banyak Daerah di Indonesia yang Masih Terendam Banjir

#Banjir Kalimatan #Kalimantan Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Final Ulang Dibatalkan, MPR Tunjuk Josepha Duta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar
MPR RI membatalkan final ulang LCC Empat Pilar Kalbar setelah SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas menolak. Josepha Alexandra diangkat sebagai Duta LCC MPR RI.
Wisnu Cipto - Senin, 18 Mei 2026
Final Ulang Dibatalkan, MPR Tunjuk Josepha Duta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar
Indonesia
MPR Langsung Nonaktifkan Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat yang Dianggap tak Adil
MPR menyatakan lomba cerdas cermat harus menjunjung sportivitas dan keadilan. MPR menyatakan dewan juri harusnya objektif.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
MPR Langsung Nonaktifkan Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat yang Dianggap tak Adil
Indonesia
Gubernur Pramono Puji Acara Keluarga Kalimantan Barat, Harapkan Sinergi dengan Pemprov DKI
Pramono membuka peluang kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan IKKB, termasuk dukungan bagi pengembangan organisasi.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Gubernur Pramono Puji Acara Keluarga Kalimantan Barat, Harapkan Sinergi dengan Pemprov DKI
Lifestyle
Festival Meriam Karbit, Tradisi Dentuman Khas Lebaran di Pontianak, Sudah Berlangsung Ratusan Tahun
Festival Meriam Karbit merupakan salah satu tradisi khas masyarakat di Kalimantan Barat yang selalu meriah digelar menjelang dan saat perayaan Idulfitri.
Frengky Aruan - Minggu, 15 Maret 2026
Festival Meriam Karbit, Tradisi Dentuman Khas Lebaran di Pontianak, Sudah Berlangsung Ratusan Tahun
Indonesia
Listrik Kalbar Dijamin Aman Pasca-Kebakaran PLTU Gundul, Saksi Mata Dengar Ledakan Turbin
Operasional PLTU sempat dihentikan sementara demi keamanan dan pemeriksaan lanjutan, tetapi dijamin tidak akan mengganggu pasokan listrik di Kalimantan Barat.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Listrik Kalbar Dijamin Aman Pasca-Kebakaran PLTU Gundul, Saksi Mata Dengar Ledakan Turbin
Indonesia
Harga Kratom Jauh di Atas Sawit, Jalan Petani Kalbar Sejahtera
"Pemerintah sudah melegalkan tanaman kratom. Jadi tidak ada aturan yang menyatakan kratom ilegal,"
Wisnu Cipto - Kamis, 13 November 2025
Harga Kratom Jauh di Atas Sawit, Jalan Petani Kalbar Sejahtera
Indonesia
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Ahmadi Noor Supit diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Era Ria Norsan di Korupsi Proyek Mempawah
KPK mendalami dugaan penyimpangan era Ria Norsan dalam kasus korupsi proyek Mempawah. Penyimpangan itu terjadi saat Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Era Ria Norsan di Korupsi Proyek Mempawah
Indonesia
Kasus Korupsi Proyek Jalan Mempawah, Gubernur Kalbar Ria Norsan Ditetapkan Tersangka?
KPK akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Dalam kasus ini, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga diduga ikut terlibat.
Soffi Amira - Senin, 25 Agustus 2025
Kasus Korupsi Proyek Jalan Mempawah, Gubernur Kalbar Ria Norsan Ditetapkan Tersangka?
Indonesia
KPK Diminta Segera Tentukan Status Hukum Gubernur Kalbar di Kasus Mempawah
KPK diminta segera menentukan status hukum Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah.
Soffi Amira - Senin, 25 Agustus 2025
KPK Diminta Segera Tentukan Status Hukum Gubernur Kalbar di Kasus Mempawah
Bagikan