Eddy Flo
MerahPutih.Com - Instansi pemerintah bukan lembaga yang bersih dari 'virus' radikalisme. Sejumlah kasus belakangan ini, tercatat ada beberapa pegawai di lembaga pemerintahan yang secara terang-terangan mendukung gerakan radikal atau menjadi anggota ormas terlarang seperti HTI.
Dalam kasus bom gereja di Surabaya, terungkap salah satu istri pelaku bekerja di Kementerian Agama. Atas dasar itu, Gerakan Pemuda Ansor mendesak pemerintah untuk membersihkan 'virus' radikalisme di semua lini masyarakat, termasuk instansi pemerintah sendiri.
"Pemetaan yang kami lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," kata Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/5).
Ia mencontohkan teroris yang ditangkap di Riau mengaku memperoleh dana dari pegawai badan usaha milik negara (BUMN).
Nuruzzaman sebagaimana dilansir Antara mengatakan mayoritas masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
"Berdasarkan data pemetaan kami, masjid di Kementerian Keuangan, BI, Pertamina, PLN, Telkom sudah terpapar. Masjid di kampus IPB, ITB, UI, dan lainnya. Termasuk juga masjid di kepolisian," katanya.
Bahkan, lanjut Nuruzzaman, banyak anggota polisi yang sudah tertarik dengan ideologi Islam transnasional.
Kader Partai Gerindra ini menambahkan, yang juga perlu diwaspadai adalah banyak birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terpapar dengan paham dan ideologi intoleran dan radikal.
"Para ASN bisa kita amati di media sosial, banyak yang tidak percaya terhadap aksi teroris di beberapa tempat belakangan ini," katanya.
Dikatakannya, kalau pemerintah menutup mata maka selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang perang saudara.
"Maka harus serius, kalau mau menangani terorisme mulai dari hulu atau akarnya sampai hilir. Jangan hanya melakukan penindakan pada pelaku teror saja, tapi juga membersihkan akarnya. Nah, ini momentum bersih-bersih virus intoleransi di tengah kehidupan kita," katanya.
Selanjutnya, kata Nuruzzaman, pemerintah juga harus melakukan mitigasi dengan cara mendorong pengesahan revisi UU Antiterorisme dan melakukan pemetaan potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pemetaan dilakukan berdasarkan wilayah, tokoh, dan potensi kekerasan di daerah.
Selain itu, deradikalisasi bagi pelaku dan keluarga pelaku harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar.
"Langkah ini kami sebut sebagai postradikalisme. Bagaimana membimbing pelaku atau keluarga pelaku agar kembali ke kehidupan yang benar. Ini berat," pungkas Nuruzzaman.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gerakan Warga Lawan Terorisme Ajak Masyarakat Amalkan Bhinneka Tunggal Ika
