Giring Mainkan Politik Identitas, Pengamat Ungkap Dua Ancaman bagi PSI

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Januari 2022
Giring Mainkan Politik Identitas, Pengamat Ungkap Dua Ancaman bagi PSI

Tangkapan layar Ketua Umum PSI Giring Ganesha saat membuka acara puncak HUT Ke-7 PSI. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi lawan tangguh buat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mereka kerap menebarkan kritik kepada Anies yang dianggap tidak menepati janjinya selama menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menilai, politik identitas yang jadi strategi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam berpolitik dapat menjadi bumerang bagi keberlangsungan partai.

Baca Juga

PSI Maklumi Kesibukan Anies Sibuk Foto di Warteg

Untuk itu, ia mendorong PSI, terutama Giring Ganesha sebagai ketua umun partai, dapat memberi kritik-kritik yang membangun daripada menyampaikan sindiran dan serangan vulgar kepada lawan politiknya.

"Giring sebagai Ketum PSI merasa serangannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menghasilkan insentif elektoral dengan mengungkit isu politik identitas dan mengkritik tajam kinerja pemerintahan DKI Jakarta. Namun, PSI dan Giring perlu mengantisipasi lebih cermat gaya serangan yang vulgar dan tidak simpatik itu berpotensi jadi bumerang bagi partainya," ucap Umam dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1)

Giring dalam beberapa waktu terakhir kerap mengkritik kinerja Anies, terutama terkait dengan proyek Formula E.

Dalam pidato politiknya saat HUT Ke-7 PSI tahun lalu, dia juga menyampaikan siap jadi oposisi untuk politisi yang dia nilai intoleran dan punya rekam jejak menggunakan isu SARA saat pemilihan kepala daerah. Meskipun Giring tak menyebut langsung sosok itu, publik berspekulasi sindiran Giring tertuju kepada Anies.

Terkait gaya kritiknya itu, Umam menilai ada dua ancaman yang berpotensi akan dihadapi oleh PSI.

"Pertama, ancaman hijrahnya simpatisan politik PSI. Kedua, (langkah itu dapat) menurunkan citra kualitas kinerja PSI di bawah kepemimpinan yang baru ini," kata Umam.

Baca Juga

Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

Direktur Eksekutif IndoStrategic ini menambahkan, gaya kritik PSI dan Giring terhadap lawan politiknya juga dapat membentuk sentimen negatif dari publik serta memunculkan kesan "kurang dewasa" dari para simpatisan partai.

"Itu bisa berdampak serius pada kepercayaan para donor politik yang selama ini mendukung PSI. Jika implikasinya pada melemahnya dukungan logistik, PSI berpotensi mengalami koreksi elektoral," tutur Umum dikutip Antara.

Jika suara pemilih untuk PSI turun, lanjut dia, harapan partai lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebanyak 4 persen pada Pemilihan Umum 2024 dapat tertunda lagi.

"PSI sebaiknya fokus pada model kritik yang tetap konstruktif dengan basis data yang akurat dan solid. Dengan demikian, publik bisa menilai bagaimana kualitas politik gaya anak muda berkualitas yang ingin diwakili oleh PSI," pungkas Umam. (*)

Baca Juga

Anies dan PSI Saling Sindir soal Kunjungan Giring ke Sirkuit Ancol

#PSI #Partai Politik #Giring Ganesha #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Bagikan