Gibran soal Sidang Pelanggaran Kode Etik Hakim MK: Ya Tunggu Saja

Andika Pratama - Minggu, 05 November 2023

Gibran soal Sidang Pelanggaran Kode Etik Hakim MK: Ya Tunggu Saja

Bacawapres Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengakui telah mengantongi cukup bukti dan menemukan titik terang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi yang mereka usut.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan, putusan terkait sidang dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Anwar Usman dkk akan diumumkan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.

Baca Juga

Erick dan Gibran Gelindingkan Bola Raksasa saat Kirab Trofi Piala Dunia U-17

Jimly menyatakan, pembacaan putusan tersebut nantinya diselenggarakan di gedung utama Mahkamah Konstitusi.

Bacawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait hasil sidang MKMK. Ia pun menyebut pihaknya akan menunggu hasil sudang tersebut.

"Saya tunggu saja hasilnya (sidang kode etik MK)," ujar Gibran di Pura Mangkunegaran Solo, Minggu (5/11).

Baca Juga

Gibran Belum Dipecat dari PDIP, Puan: Kan Sudah jadi Cawapres Prabowo

Ditanya mengenai kemungkinan keputusan sidang MKMK akan memengaruhi syarat capres dan cawapres Pilpres 2024 di KPU, Gibran menyebut dirinya lebih menunggu hasil keputusan MKMK.

"Ya ditunggu saja keputusannya (MKMK) nggih (saja), terima kasih," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga

Anies, Cak Imin dan Gibran Makan Bareng di Haul Habib Ali Solo

#Gibran Rakabuming #Mahkamah Konstitusi #Hakim Mahkamah Konstitusi

Bagikan

Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri

Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025

Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri

Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK

Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025

Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK

Wapres Gibran Jamin Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Sumut Dipercepat

Wapres Gibran meninjau langsung dua lokasi terdampak bencana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan

Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025

Wapres Gibran Jamin Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Sumut Dipercepat

MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu

MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.

Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025

MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu

MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik

Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan

Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025

MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik

HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.

Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025

HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN

Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers

Iwakum menilai kesaksian pemerintah di MK memperlihatkan kelemahan Pasal 8 UU Pers. Wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum pasti.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025

Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers

MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.

Soffi Amira - Senin, 24 November 2025

MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum

Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025

Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi

Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi

Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.

Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025

Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi

Bagikan