Gibran bakal Ikut Demo Mahasiswa Tolak Jokowi 3 Periode

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 April 2022
Gibran bakal Ikut Demo Mahasiswa Tolak Jokowi 3 Periode

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Maraknya aksi unjuk rasa menolak jabatan tiga periode dan penolakan penundaan Pemilu 2024 oleh pemerintah Presiden Jokowi akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi angkat suara dengan menyatakan jika demo bagian menyampaikan aspirasi di negara demokrasi. Ia pun tak mempermasalahkan orang tuanya itu di demo mahasiswa.

Baca Juga

Dua Kali Terinfeksi COVID-19 , Gibran Jalankan Pantangan Minum Es

"Ada yang demo (Jokowi) ya tidak apa-apa, itu kan menyampaikan aspirasi," kata Gibran pada awak media di Pasar Legi, Selasa (12/4).

Ia menegaskan demo bebas dilaksanakan asalkan jangan sampai ada kekerasan. Gibran pun sesumbar akan mengikuti demo mahasiswa jika ada yang menolak jabatan tiga periode

"Silahkan monggo kalau mau demo santai wae (santai saja). Nek ono demo menolak jabatan tiga periode saya ikut. Kandanono tak melu (kabarin saya tak ikut)," tegas dia.

Baca Juga

Gibran Serukan Jajarannya Tak Gunakan Mobil Dinas saat Lebaran

Disinggung adanya aksi demo mahasiswa di DPRD Solo pada Kamis (14/4), ia menegaskan jika demo di DPRD Solo yang menemui Ketua DPRD Budi Prasetyo.

"Kalau demo di DPRD biar ditemui Pak Budi (Ketua DPRD Solo) Kalau di Pemkot Solo kita terima aspirasinya," katanya.

Ia menambahkan beliau Jokowi sudah menetapkan jadwal pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Dan menolak jabatan tiga periode.

"Saya itu ikuti konstitusi sudah jelas. Pemilu 14 Februari 2024. Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Gibran Hidupkan Night Market Ngarsopuro, Pedagang Keluhkan Kurangnya Promosi

#Gibran Rakabuming #Pemilu #Pilpres #Presiden Jokowi #Wali Kota Solo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Sementara, Prosesi sakral pengibaran Sang Merah Putih berlangsung mulai pukul 09.54 WIB, disusul amanat Inspektur Upacara pukul 10.16 WIB
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 Juni 2026
Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026: Tema, Susunan Acara dan Formasi Paskibraka
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pemkot Solo Gandeng Kejagung Revitalisasi Sriwedari, Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar
Pemkot Solo menggandeng Kejagung untuk merevitalisasi Sriwedari. Anggarannya ditaksir mencapai Rp 200 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Pemkot Solo Gandeng Kejagung Revitalisasi Sriwedari, Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan