Geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Buruh Minta Mendag Lutfi Mundur

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 22 Maret 2022
Geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Buruh Minta Mendag Lutfi Mundur

Buruh menggelar demonstrasi di depan kantor Kemendag terkait mahal dan langkanya minyak goreng, Selasa (22/3). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Buruh memandang, harga minyak yang mahal dan berlangsung lama sangat memberatkan masyarakat. Mengingat minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok dan banyak usaha kecil menggunakannya.

Menanggapi mahalnya minyak goreng dan kelangkaan di sejumlah daerah, sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berada di Jalan MI Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).

Aksi ini digelar sebagai tanggapan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang tak bisa menstabilkan harga minyak goreng hingga kini.

Baca Juga:

Pemerintah Punya Kuasa, Tapi Tak Berdaya dengan Kartel Minyak Goreng

Pantauan Merahputih.com di lapangan, aksi ini juga melibatkan 4 manusia silver dengan membawa jerigen dengan sejumlah tulisan.

Arus lalu lintas pun terlihat ramai namun lancar. Beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat pun diizinkan untuk melintas di jalur TransJakarta.

Salah satu narator di atas mobil komando meminta M Lutfi untuk berhenti dari jabatan Menteri Perdagangan, lantaran tidak becus menuntaskan masalah mahalnya harga minyak goreng.

"Pak Menteri kalau dengar suara kami, Anda dipilih untuk mengatur minyak goreng untuk perdagangan bebas. Maka untuk itu, lebih baik mundur saja jadi Menteri Perdagangan ketika tidak bisa mengelola minyak goreng dengan benar," tegasnya.

Baca Juga:

Mendag Lutfi Diminta Stabilkan Harga Minyak Goreng Jelang Puasa

Ia pun mengeluhkan ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait sarannya agar emak-emak tidak hanya mengandalkan minyak goreng untuk masak.

"Beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan pernyataan seorang tokoh yang menyatakan bahwa hanya mereka menyarankan merebus. Dia tidak bisa menunjukkan empati terhadap rakyat," urainya.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga minyak goreng itu pun berimbas pada kenaikan harga jual sejumlah bahan pokok. Karena itu, massa buruh ini meminta Mendag Muhammad Lutfi untuk segera mengevaluasi dan mengambil sikap atas persoalan tersebut.

"Kami minta Mendag untuk segera mengambil sikap atas permasalahan tersebut. Kalau tidak, kami akan menduduki jalan ini dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Menperin Agus Wajibkan 81 Industri Minyak Goreng Jaga Pasokan untuk UMKM

#Buruh #Demo Buruh #Minyak Goreng
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Indonesia
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Faktor yang mempengaruhi PHK dan penutupan usaha/industri dalam setahun terakhir, salah satunya kondisi perekonomian dan geopolitik dunia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Indonesia
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
Berita Foto
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Massa buruh melakukan long march saat aksi unjuk rasa menuntuk sahkan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 24 September 2026
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Indonesia
Demo Buruh di Jakarta 24 September 2026, Dishub Minta Pengguna Jalan Hindari 3 Kawasan ini
Demo buruh di Jakarta pada Kamis (24/9) akan diikuti ribuan orang. Ada beberapa ruas jalan yang bisa dihindari.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh di Jakarta 24 September 2026, Dishub Minta Pengguna Jalan Hindari 3 Kawasan ini
Indonesia
Demo Buruh 24 September, Polda Metro Kerahkan 1.550 Personel dan Siapkan Jalur Alternatif
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.550 personel untuk mengawal demo buruh 24 September di Jakarta. Simak titik perhatian dan jalur alternatif yang disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh 24 September, Polda Metro Kerahkan 1.550 Personel dan Siapkan Jalur Alternatif
Indonesia
Demo Buruh 24 September 2026, Transjakarta Siapkan Penyesuaian Rute secara Situasional
Ribuan buruh akan menggelar demo di Jakarta pada Kamis (24/9). Transjakarta pun melakukan penyesuaian rute.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh 24 September 2026, Transjakarta Siapkan Penyesuaian Rute secara Situasional
Indonesia
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Salah satunya adalah ruang lingkup definisi pekerja yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pekerja manufaktur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima naskah dari Ketua KRPI Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Said meminta kualitas aturan dan keterlibatan buruh tetap menjadi prioritas.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Bagikan