Gerindra Setuju Eks Anak Buah Ahok Jabat Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

MerahPutih.com - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan berakhir pada medio Oktober 2022. Setelahnya, posisi tersebut akan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, muncul nama Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono digadang-gadang menjadi calon kuat pejabat Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan. Sebab, Heru bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI.

Baca Juga

Parpol Jangan Ikut Campur Tentukan Pejabat Kepala Daerah

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik mengatakan, Heru merupakan sosok yang mampu menyelesaikan masalah Jakarta. Sebab dia paham betul soal ibu kota.

"Saya kira Heru orang yang paham soal jakarta. Dia sangat paham, karena dia kan orang dari bawah," kata Taufik saat dikonfirmasi awak media, Jumat (7/1).

Maka dari itu, kata Taufik, dirinya setuju kalau nantinya Heru mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI selama dua tahun sampai dengan tahun 2024.

Heru sendiri tercatat pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Setahun berselang, ia mengemban posisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

"Orang dia paham. Dia kan di Pemda DKI dari bawah, saya paham banget dia, dari bawah, jadi wali kota, saya paham betul sepak terjangnya Pak Heru," ucapnya.

Baca Juga

Legislator PKB Harap Plt Kepala Daerah Tidak Dirancang Jadi 'Batalion Politik'

Ketua Penasehat Gerindra DKI Jakarta ini pun berharap, nantinya sosok yang duduki Pj Gubernur DKI bukan orang baru di DKI. Karena saat bekerja nanti Taufik tak ingin masih meraba-raba tentang Jakarta. Hal ini dapat memperlambat pembangunan Jakarta meski waktu yang singkat.

"Iya dong orang yang paham, kalau gak nanti mesti belajar, jangan orang yang mesti belajar lah. Jadi begitu dia menjabat bisa langsung running," paparnya.

Kendati Demikian, lanjut dia, semuanya dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempunyai mandat memilihnya dari usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Itu keputusannya di tangan presiden," pungkas Bendahara PWNU DKI Jakarta ini. (Asp)

Baca Juga

Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP