Gerindra Kritik Wagub Jabar: Perundungan Anak Bukan Candaan

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum yang terkesan menyepelekan kasus perundungan anak SD yang berakhir dengan bunuh diri mendapat kritik keras dari Partai Gerindra.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, perundungan dalam bentuk apa pun bukanlah candaan seperti yang dikatakan Wagub Jabar.

"Perundungan dalam bentuk apa pun bukanlah candaan. Apalagi kali ini berakibat sangat fatal, korban bunuh diri. Jadi bukan persoalan seburuk apa perundungannya tetapi bahwa perundungan itu betul terjadi," kata Sara, sapaan karib Rahayu kepada wartawan, Senin (25/7).

Baca Juga:

Berkarya, Cara Alvin Noxa Atasi Perundungan

Diketahui, telah viral berita tentang anak 11 tahun yang bunuh diri usai di-bully. Rekaman tersebut tersebar mengakibatkan depresi korban sehingga tidak mau makan dan minum dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Hingga saat ini, penyidikan kasus perundungan anak tersebut masih dilakukan. Namun, Sara mengaku aneh dengan usulan Wagub Jabar agar dilakukan upaya perdamaian antara para pihak dalam kasus tersebut.

"Pesan didamaikan di sini sangat tidak pas karena dampak akhir harus menjadi pertimbangan. Jika didorong untuk damai, pesan apa yang kita kirimkan ke para pelaku dan korban lainnya? Bahwa perundungan itu diperbolehkan dan tidak ada sanksinya?" ujarnya.

Menurut Sara, terlepas dari betul atau tidak korban memiliki sejarah depresi, yang pasti peristiwa perundungan itu nyata terjadi dan para pelaku mengambil video atas perundungan itu.

"Yang awal mula menyebarkannya jelas harus diproses secara serius," imbuh Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (TIDAR) ini.

Baca Juga:

Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya

Sara mengingatkan bahaya perundungan ini memiliki dampak kuat terhadap potensi kekerasan seksual. Data tahun 2022, menyatakan Jawa Barat memiliki tingkat kekerasan seksual anak dan perempuan tertinggi se-Indonesia. Menurut dia, hal ini mengindikasikan adanya ancaman serius akan potensi kekerasan seksual jika negara bersikap permisif bahkan terhadap kasus perundungan.

"Kita harus memberikan pesan jelas bahwa segala perundungan tidak bisa ditolerir. Keluarga dan sekolah harus siap bertanggung jawab. Jika ada perundungan, evaluasi terhadap para pelaku, baik lingkungan di rumah maupun sistem pengawasan di sekolah, harus dilakukan," tegas Sara.

Ia mengingatkan semua pihak agar tidak lepas tangan. Konseling harus dilakukan bagi korban maupun pelaku. Selain itu, pertimbangan atas level perundungan juga harus dilakukan guna memastikan hukumannya sesuai.

"Apakah dengan community service atau terburuk dilaporkan ke kepolisian," ujarnya.

Sara mengatakan pemerintah melalui Kementerian Sosial telah telah menganggarkan biaya konseling bagi korban kekerasan. Namun, kata Sara, jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah kasus dan korban yang sebenarnya.

"Bayangkan, yang dianggarkan untuk 70.000-an korban dan keluarga. Sedangkan kasus yang tercatat di Komnas Perempuan saja, kasusnya sudah lebih dari 400.000 per tahun. Mungkin untuk kasus yang selevel perundungan, pemprov dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dengan memfasilitasi anggaran serta tenaga konseling tersebut," ungkapnya.

Sebagai penyintas perundungan, Sara pun mengimbau kepada semua korban perundungan untuk mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dan untuk mencari sosok yang dapat dipercaya untuk menyampaikan apa yang mereka alami.

"Sosok yang paling pas seharusnya adalah guru BP (bimbingan dan penyuluhan) karena hal ini masuk di dalam ranah tugas pokok dan fungsinya guru BP," pungkas Sara. (Pon)

Baca Juga:

Agar Anak tak Jadi Korban Pelecehan atau Perundungan