Gerindra Ingin Tambah Koalisi Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 September 2022
Gerindra Ingin Tambah Koalisi Pilpres

Pelantikan Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Surabaya di Kota Surabaya, Rabu (31/8/2022). (ANTARA/HO-Gerindra Surabaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi mendeklarasikan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) menjelang Pilpres 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (13/8).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan, pihaknya membuka sinyal komunikasi dengan partai lain untuk menambah keanggotaan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) menjelang Pilpres 2024.

Baca Juga:

Teratas di Survei Pemilu, Elektabilitas PDIP Dua Kali Lipat Gerindra

"Kami membuka peluang, silakan yang mau bergabung," kata Rahayu Saraswati usai membuka Pelatihan dan Pelantikan Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Surabaya, di Surabaya, Rabu (31/8).

Saras mengaku setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan maju menjadi Presiden RI, maka pihaknya telah mengerahkan pengurus dan anggota Tidar di seluruh Indonesia untuk saling membangun komunikasi dengan partai-partai lain.

"Kami dari Tidar, perwakilan dari anak-anak muda, millenial, dan gen Z siap berjuang, siap berkontribusi memberi perubahan untuk Indonesia lebih baik," kata Saras.

Sedangkan mengenai Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Saras mengatakan, pihaknya menargetkan penambahan kursi di DPR RI untuk bisa didominasi kalangan milenial dan generasi Z dari Tidar.

"Kami siap membawa perubahan di Indonesia dan meraih kekuasaan untuk membawa perubahan yang lebih baik demi masa depan," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

PKB-Gerindra Kian Intens Gelar Berbagai Langkah Pemenangan di Berbagai Daerah

#Pilpres #Pemilu #Gerindra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Indonesia
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Habiburokhman bahkan mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang tetap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Mantan Wamenlu Kritik Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Kader Gerindra Nilai Tidak Produktif
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong berharap tak ada narasi negatif menyangkut bantuan sapi Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra ‘Kesal’ Bantuan Sapi Prabowo Dipolitisir untuk Munculkan Citra Negatif
Indonesia
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menjelaskan terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Gerindra Sebut Bantuan Sapi Kurban Prabowo dengan APBN Tidak Melanggar Aturan, Singgung Era Sebelumnya
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam, yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Anggota DPR dari Gerindra Minta Izin Taksi Green SM Asal Vietnam Dicabut
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan